JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa warga negara asing (WNA) yang menduduki posisi direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kewajiban yang sama untuk melaporkan harta kekayaan mereka melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Tentunya itu (kebijakan WNA menjadi direksi BUMN) berkonsekuensi terhadap kewajiban lapor LHKPN, ” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Budi menjelaskan bahwa prinsip dasarnya adalah setiap penyelenggara negara wajib melaporkan aset atau hartanya. Oleh karena itu, WNA yang dipercaya memimpin BUMN juga harus tunduk pada aturan pelaporan ini.
Keputusan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (15/10) di Jakarta, dalam dialog dengan Pimpinan Utama Forbes Media Group, Steve Forbes, menyatakan bahwa BUMN kini terbuka untuk dipimpin oleh WNA.
“Saya sudah ubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, orang non-Indonesia sudah bisa memimpin BUMN kami, ” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo bahkan telah mendorong manajemen Danantara untuk mencari talenta asing terbaik yang mampu membawa BUMN bersaing di kancah internasional.
“Saya berbicara kepada manajemen Danantara agar mengelola perusahaan dengan standar bisnis internasional. Kalian dapat mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik, ” katanya.
Menindaklanjuti kebijakan ini, PT Garuda Indonesia (Persero) telah menunjuk dua WNA sebagai direksi. Mereka adalah Balagopal Kunduvara yang menjabat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, serta Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi. Penunjukan ini resmi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Oktober 2025.
Balagopal Kunduvara memiliki rekam jejak gemilang, terakhir menjabat sebagai Divisional Vice President Financial Services di Singapore Airlines periode 2021-2025. Sementara itu, Neil Raymond Mills sebelumnya berkarir sebagai Konsultan Penerbangan di NM Aviation Limited pada 2022-2025, dan Chief Procurement Officer and Head of Transformation di Scandinavian Airlines pada 2024-2025. (PERS)
