Lubuk Basung – DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna, Senin (24/9) pagi, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agam, H. Ilham, Lc, MA, didampingi Wakil Ketua Muhammad Risman. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, anggota DPRD, unsur pimpinan Forkopimda, Sekda, asisten, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Agam.
Sebanyak tujuh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026. Secara garis besar, seluruh fraksi menyatakan menerima untuk dibahas lebih lanjut, dengan sejumlah catatan penting mengenai penguatan pendapatan, efisiensi belanja, peningkatan kualitas SDM, hingga transparansi pengelolaan anggaran.
Pandangan umum pertama disampaikan Fraksi PKS melalui juru bicara Asrizal. Fraksi ini mendukung kebijakan bupati dalam memberikan target berjangka kepada kepala OPD untuk meningkatkan kinerja. “Evaluasi sangat diharapkan sehingga OPD dapat bekerja maksimal membantu mewujudkan program unggulan daerah, ” ujarnya.
Fraksi NasDem lewat juru bicara Zelman menyoroti kesejahteraan perangkat nagari. Pihaknya meminta agar pemerintah daerah memperhatikan BPJS Ketenagakerjaan, THR, dan gaji 13 perangkat nagari agar setara dengan ASN. “Perangkat nagari adalah ujung tombak pelayanan publik terbawah, ” tegasnya.
Sementara itu, Fraksi PAN melalui juru bicara Drs. Feri Adrianto menyorot defisit murni APBD 2026 yang mencapai Rp98 miliar lebih. “Kami mempertanyakan langkah dan strategi pemerintah dalam menekan defisit agar lebih rasional, ” jelasnya.
Fraksi Demokrat, yang disampaikan oleh Syafril, SE, meminta perhatian serius terhadap masih banyaknya nagari yang belum terjangkau jaringan internet. “Internet kini menjadi kebutuhan utama, bukan hanya komunikasi, tapi juga pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan. Kami minta Dinas Kominfo bekerja sama dengan Telkomsel atau penyedia jasa lain untuk mengatasinya, ” pintanya.
Fraksi Gerindra melalui Masriko Andri menilai kemandirian fiskal Agam masih rendah. Dari total proyeksi pendapatan Rp1, 5 triliun lebih, PAD baru menyumbang 14, 05 persen. “Banyak potensi PAD belum tergarap optimal. Kami mendorong pemerintah mengoptimalkan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, ” tegasnya.
Fraksi PPP lewat juru bicara Fiki Ananda, S.Ak menyoroti sektor ekonomi masyarakat. Ia meminta agar APBD 2026 lebih memprioritaskan program yang membantu masyarakat secara ekonomi dan menekan inflasi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Sedangkan Fraksi Golkar (Golkar, Hanura, PBB, PKB) melalui Epi Suardi menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan. “Masih ada kelompok masyarakat yang belum menikmati hasil pembangunan, baik listrik maupun akses jalan. Kita ingin pembangunan berlandaskan pemerataan dan keadilan, ” katanya.
Berbagai pandangan umum tersebut menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan anggaran sebelum ditetapkan.
(Humas DPRD Agam)
(Lindafang)
