BANDUNG - Gelombang penolakan mengemuka pasca Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Ketua Umum Mardiono. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat menjadi garda terdepan yang menyatakan sikap keberatan atas keputusan tersebut.
Plt Ketua DPW PPP Jabar, Pepep Saeful Hidayat, mengungkapkan keterkejutannya atas terbitnya Surat Keputusan (SK) Kemenkumham yang meneken kepengurusan baru. Keputusan ini dinilai bertentangan dengan hasil Muktamar X PPP yang sebelumnya telah menetapkan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum terpilih untuk periode 2025-2030.
"Saya yang mengalami proses (muktamar) di dalam ya kaget atas keluar pernyataan bahwa SK Kementerian Hukum sudah ditandatangani dan tentu kita akan melakukan penolakan atas SK itu. Kita akan segera berkonsolidasi mengambil upaya apa yang dimungkinkan untuk melakukan penolakan atas SK tersebut, " ujar Pepep pada Kamis (2/10/2025).
Pepep menegaskan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi internal untuk merumuskan langkah-langkah konkret guna menolak keputusan menteri hukum tersebut. Upaya ini akan dilakukan bersama dengan kubu Agus Suparmanto yang menurutnya telah mendaftarkan struktur kepengurusan PPP ke Kemenkumham pada Rabu, 1 Oktober lalu. Pendaftaran tersebut, lanjut Pepep, didasari oleh pernyataan Mahkamah Partai.
"Tentu kita tidak bisa serta merta, kita harus berkoordinasi dengan semua pihak untuk menuntut rasa keadilan kami sebagai peserta di situ dan pihak Pak Agus Suparmanto sudah melakukan pendaftaran dan keluarnya SK ini kita akan melihat upaya-upaya apa yang tersedia untuk melakukan penolakan, " jelasnya.
"Sudah kemarin, kita sudah daftar kemarin hari Rabu melakukan pendaftaran dan pendaftaran kami didasari oleh pernyataan mahkamah partai, " sambungnya.
Di tengah gejolak politik partai ini, Pepep mengimbau seluruh kader PPP di Jawa Barat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh dinamika yang sedang terjadi di tingkat pusat. Ia menekankan pentingnya fokus pada tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
"Akan segera dikordinasikan di Jabar karena bagaimanapun persoalan ini urusan Jakarta (pusat), kita tidak ingin mengganggu konsentrasi teman-teman di daerah untuk melakukan kerja politik dan pelayanan kepada masyarakat atas isu ini, " tutur Pepep. (PERS)
