MOROWALI, Sulawesi Tengah– Tragedi meninggalnya seorang pria asal Kabupaten Sinjai yang diduga terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, terus menjadi perhatian berbagai pihak. Selain proses hukum yang kini tengah dilakukan Polres Morowali, peristiwa tersebut juga memunculkan desakan agar dilakukan evaluasi terhadap sistem respons aparat dalam menangani situasi darurat di lapangan.
Sorotan itu datang dari Forum Komunikasi Pemuda, Pelajar, Mahasiswa Kecamatan Bahodopi (FK-PPMKB). Organisasi tersebut menilai, hilangnya satu nyawa dalam peristiwa tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang seharusnya menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi seluruh pihak, khususnya aparat penegak hukum.
Ketua Umum FK-PPMKB, Rafki, terlebih dahulu menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Menurutnya, duka yang dialami keluarga tidak dapat dipisahkan dari pentingnya memastikan proses hukum berjalan secara adil dan transparan.
"Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan memperoleh keadilan melalui proses hukum yang berlangsung secara transparan, objektif, dan akuntabel, " ujar Rafki, Rabu (29/7/2026).
Ia menegaskan, apa pun dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada korban, tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
"Tidak ada satu pun dugaan tindak pidana yang dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan hak seseorang atas perlindungan hukum. Setiap orang tetap berhak menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku, " tegasnya.
Menurut FK-PPMKB, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah dugaan lambatnya respons aparat kepolisian saat kejadian berlangsung. Berdasarkan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, korban disebut sempat melarikan diri dan berlindung di sebuah toko swalayan sebelum akhirnya dikeluarkan oleh massa dan menjadi sasaran pengeroyokan hingga meninggal dunia.
"Apabila benar terdapat jeda waktu yang memungkinkan aparat hadir untuk mengamankan lokasi dan mengevakuasi yang bersangkutan, maka kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem respons cepat kepolisian, " kata Rafki.
Meski demikian, FK-PPMKB mengakui bahwa setelah peristiwa terjadi, Polres Morowali bergerak melakukan proses penyelidikan. Berdasarkan keterangan resmi yang sebelumnya disampaikan Wakapolres Morowali, Kompol I Nyoman Raka Arya Wiyasa, S.H., penyidik telah mengolah tempat kejadian perkara (TKP), menerima laporan polisi, mengamankan rekaman CCTV di sekitar lokasi, mengumpulkan barang bukti, serta memeriksa tujuh orang saksi.
Selain itu, kepolisian juga telah mengantongi identitas sejumlah terduga pelaku dan hingga kini masih terus melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
Namun, menurut FK-PPMKB, keberhasilan mengungkap pelaku setelah kejadian tidak boleh mengesampingkan pentingnya evaluasi terhadap upaya pencegahan.
"Penegakan hukum tidak cukup hanya berfokus pada proses setelah kejadian. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana aparat mampu mencegah situasi berkembang menjadi tragedi yang merenggut nyawa, " ujarnya.
Rafki menilai, fungsi kepolisian bukan hanya melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perlindungan kepada siapa pun yang berada dalam ancaman, termasuk mereka yang masih berstatus sebagai terduga pelaku.
"Kecepatan menerima laporan, koordinasi antarpersonel, kesiapsiagaan di lapangan, hingga kemampuan mengendalikan massa harus menjadi bagian dari evaluasi yang terbuka dan objektif. Hilangnya satu nyawa harus menjadi alarm untuk memperbaiki sistem respons di masa mendatang, " katanya.
FK-PPMKB juga mengingatkan bahwa tindakan pengeroyokan maupun aksi main hakim sendiri merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat dibenarkan.
"Kami mengajak seluruh masyarakat agar tidak mengambil alih fungsi negara dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Setiap dugaan tindak pidana harus diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses melalui mekanisme peradilan yang berlaku, " ucap Rafki.
Karena itu, FK-PPMKB mendesak kepolisian tidak hanya mengusut tuntas para pelaku pengeroyokan, tetapi juga melakukan evaluasi internal terhadap kecepatan respons, pola pengamanan, serta mekanisme penanganan situasi darurat di wilayah Kecamatan Bahodopi.
Menutup pernyataannya, Rafki berharap tragedi tersebut menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk memperkuat supremasi hukum sekaligus meningkatkan profesionalisme aparat dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
"Penegakan hukum harus lebih cepat daripada amarah massa. Negara harus hadir melalui aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri, melindungi setiap nyawa, dan memastikan keadilan ditegakkan melalui proses hukum yang sah, bukan melalui kekerasan, " pungkasnya.
