Gelar Forum Perangkat Daerah, Bupati Jeneponto Bahas Visi-Misi dan Prioritas Pembangunan Daerah

JENEPONTO, SULSEL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto menggelar Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 di Ruang Pola Panrannuanta, Kantor Bupati Jeneponto pada Selasa (25/3/2025).

Dalam Forum ini membahas prioritas kegiatan pembangunan daerah, baik yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto.

Rapat yang dimulai sekira pukul 08.30 WITA ini, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Anggota DPRD Jeneponto, Kepala OPD, Kepala Bidang Lingkup Perangkat Daerah, Kasubag Perencanaan OPD, Delegasi kecamatan serta Tenaga Ahli Fraksi DPRD Jeneponto.

Bupati Jeneponto, Paris Yasir, menyampaikan pentingnya forum ini sebagai wadah sinkronisasi program kerja daerah agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. 

“Forum ini menjadi ruang strategis bagi kita semua dalam merumuskan rencana pembangunan yang tepat sasaran, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas daerah, ” kata Paris dalam sambutannya.

Dalam forum ini juga, masing-masing OPD menyampaikan rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang telah diklasifikasikan dalam prioritas pembangunan daerah, sasaran program dan kendali perangkat daerah penanggung jawab.

Para peserta juga membahas usulan pembangunan yang bersumber dari Musrenbang Kecamatan serta masukan tenaga ahli fraksi DPRD.

Selain pembahasan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto terpilih ini, juga memaparkan Visi-Misi-nya
dalam membangun daerah menuju Jeneponto Bahagia hingga 2030.

Visi: JENEPONTO BAHAGIA 2030
(Berkelanjutan, Tangguh, Berdayasaing, Religius, Inklusif, dan Melaju)

Misi: (EKA ABIPRAYA SAPTA KARSA) Satu Cita Cita Tujuh Ikhtiar

Pemerintah Kabupaten Jeneponto berharap melalui Forum Perangkat Daerah ini, perencanaan pembangunan dapat lebih terarah dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan (*)