JAKARTA - Lingkungan internasional saat ini dinilai semakin kompleks, tidak pasti, dan terfragmentasi. Hal itu disampaikan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. saat membuka _Jakarta Geopolitical Forum X/2026 di Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, pada Kamis (09/7/2026). Menurutnya, dinamika tersebut bukan sekadar isu diplomatik yang jauh dari keseharian, melainkan persoalan yang menyentuh langsung ketahanan hidup masyarakat Indonesia.
“Fragmentasi global sangat dirasakan dalam sektor perdagangan, investasi, keamanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data pemerintah, hingga keamanan infrastruktur kritis. Oleh karena itu, membahas geopolitik juga berarti membahas ketahanan sehari-hari rakyat Indonesia dan kapasitas strategis negara kita, ” ujar Ace
Sejalan dengan tema besar yang diusung tahun ini, _”Strengthening Multilateralism: Survival Amid Global Turbulence and a Fragmented World”_ . Tema ini mencerminkan keprihatinan bersama bahwa multilateralisme, yang selama ini berfungsi sebagai pilar tata kelola global, kini berada di bawah tekanan logika kekuasaan, proteksionisme strategis, dan persaingan ekosistem teknologi.
Persaingan kekuatan besar ( _major power competition_ ), kebijakan proteksionis, rekonfigurasi rantai pasok, perebutan energi, rivalitas teknologi, hingga kerentanan siber turut membentuk kembali cara negara-negara melindungi kepentingan dan menjalankan pengaruhnya di kancah global.
“Oleh sebab itu, penguatan multilateralisme bukan sekadar pesan idealis. Bagi kekuatan kecil dan menengah, termasuk Indonesia, hal ini merupakan sebuah kebutuhan strategis, ” tegas Ace.
Menurutnya, multilateralisme yang kokoh harus ditopang oleh ketahanan di dalam negeri, sebab negara yang kuat secara internal akan memiliki posisi suara yang lebih kredibel di kancah eksternal. Ketahanan nasional itu sendiri membutuhkan ekonomi yang aman, rantai pasok dan energi yang andal, sumber daya manusia yang unggul, kesiapan digital, kohesi sosial, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi yang berlangsung cepat.
Ace mengingatkan, ketika aturan bersama melemah, pihak yang pertama kali terancam adalah mereka yang selama ini bergantung pada hukum, kerja sama, dan kepastian hukum. Karena itulah Indonesia terus menjunjung tinggi politik luar negeri yang bebas dan aktif, bekerja sama dengan semua pihak, tidak didominasi oleh siapa pun, serta konsisten menempatkan kepentingan nasional, stabilitas kawasan, dan penghormatan terhadap hukum internasional dalam satu bingkai strategis yang sama.
Menjawab hal tersebut, forum ini menghadirkan Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai pembicara kunci yang membahas tentang adaptasi strategis dan peluang di tengah melemahnya multilateralisme serta era persaingan kekuaasan.
Diskusi kemudian dilanjutkan melalui tiga sesi pleno yang membedah penurunan multilateralisme di era multipolar, mulai dari dominasi kekuatan-kekuatan besar dan tantangan yang dihadapi norma-norma internasional, pergeseran ke arah proteksionisme strategis di sektor energi hijau, sistem keuangan, perdagangan internasional, dan rantai pasok regional, hingga isu teknologi global, bonus demografi, keamanan siber, kecerdasan buatan ( _artificial intelligence_ ), dan masa depan dunia kerja dalam ekonomi digital.
“Melalui sesi-sesi ini, kami tidak hanya mengharapkan adanya pertukaran pandangan, tetapi juga rumusan pemikiran yang relevan dengan kebijakan yang dapat berkontribusi pada risalah forum, serta rekomendasi kebijakan bagi para pengambil keputusan tingkat nasional, ” jelas Ace.
Selain Menteri Luar Negeri Sugiono, forum ini turut menghadirkan beberapa pembicara, antara lain, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc.; Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria; Pro Vice-Chancellor for Research and Professor of International Relations, La Trobe University, Prof. Nick Bisley; National Coordinator of the Council for Security Cooperation in the Asia-Pacific (CSCAP), Prof. Dr. Georgy Toloraya; Guru Besar Hukum Internasional, Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Head of Asia-Pacific & Global Head of Central Bank, Mr. Shaokai Fan; Managing Director, World Resources Institute (WRI) Indonesia, Dr.rer.nat, Arief Wijaya; Vice Chairman of Djakarta Mining Club, Mr. Ben Lawson, Ph.D.; Country Manager Rockwell Automation Indonesia, Adi Darmadi; Vice President International Relations, Thales Group, Jean-Noel Bonnieu; dan President Director & Managing Shareholder at ITSEC Asia, Mr. Patrick Rudolf Dannacher. (PERS)
