H. Asep Japar RDP bahas BUMD, BLUD, dan Kepegawaian bersama DPR RI

Sukabumi, - Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, bersama Sekretaris Daerah dan unsur Forkopimda, all out dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI. Virtual meeting yang digelar dari Command Center, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi pada Selasa (29/4/2025) ini menjadi ajang strategis untuk membahas berbagai isu penting seputar pemerintahan daerah.

Topiknya berat, tetapi wajib dibahas. Mulai dari pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hingga manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. Semua ini krusial untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal.

Dalam kesempatan ini, Bupati Sukabumi secara tegas menunjukkan dukungannya terhadap berbagai kebijakan yang dirumuskan dalam rapat bersama DPR RI. Ia menegaskan bahwa Pemda Sukabumi siap menjalankan setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Kami sepakat dengan berbagai hal yang disampaikan dalam rapat ini. Pemerintah daerah tentu akan mendukung dan melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat, " ujar Bupati Sukabumi dengan penuh keyakinan.

Ia juga menambahkan bahwa keputusan-keputusan penting, termasuk soal efisiensi anggaran, akan selalu mengacu pada arahan dan keputusan gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

"Mudah-mudahan berbagai keluhan dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat tersampaikan secara lebih rinci dalam rapat lanjutan mendatang, " lanjutnya.

Sekda Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, juga turut menggarisbawahi tiga isu utama yang menjadi fokus dalam rapat ini:

• Pengelolaan dana transfer dari pusat ke daerah agar lebih transparan dan optimal
• Optimalisasi peran BUMD dan BLUD agar lebih efektif dalam mendukung ekonomi daerah
• Pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah agar semakin profesional dan terstruktur

"Isu-isu ini menjadi perhatian nasional dan akan dikomandoi langsung oleh masing-masing gubernur, " jelas Sekda, menegaskan pentingnya koordinasi antara pusat dan daerah.

Dengan adanya RDP ini, diharapkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.