PEMERINTAHAN - Salah satu amanat utama Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini bukan sekadar slogan, melainkan fondasi utama bagi masa depan Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sering kali terjadi perdebatan mengenai bagaimana negara seharusnya memenuhi kewajiban ini. Beberapa kebijakan populis mengedepankan makan gratis, sementara esensi utama yang seharusnya diperjuangkan adalah pendidikan gratis.
Pendidikan adalah kunci yang membuka peluang bagi seseorang untuk bisa menghidupi dirinya sendiri dengan bermartabat. Jika rakyat diberikan pendidikan yang baik, mereka akan mampu mencari makan sendiri, bahkan lebih dari itu—mereka dapat meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Sebaliknya, jika yang diberikan hanya makan gratis tanpa pendidikan yang memadai, rakyat akan tetap bergantung pada negara dan tidak memiliki daya saing di tengah tantangan global.
UUD 1945 dan Esensi Mencerdaskan Bangsa
Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa:
1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Ini berarti bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Pendidikan bukan sekadar alat untuk mendapatkan ijazah, tetapi merupakan instrumen untuk membangun karakter, keterampilan, dan daya pikir kritis masyarakat.
Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan generasi yang mandiri, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan tidak mudah diperdaya oleh politik populis yang hanya menawarkan bantuan instan seperti "makan gratis".
Pendidikan Gratis vs. Makan Gratis: Kebijakan yang Berbeda Arah
Beberapa program pemerintah yang mengedepankan makan gratis di sekolah tentu memiliki manfaat dalam jangka pendek. Misalnya, program ini dapat membantu mengatasi gizi buruk pada anak-anak, yang berpengaruh pada perkembangan kognitif mereka. Namun, ini bukan solusi utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Makan gratis adalah kebutuhan fisik sesaat, sedangkan pendidikan gratis adalah investasi jangka panjang.
Makan gratis mungkin hanya membantu anak-anak agar tidak kelaparan di sekolah. Namun, tanpa pendidikan berkualitas, mereka tetap tidak akan memiliki masa depan yang lebih baik. Seharusnya, kebijakan pemerintah lebih fokus pada memperbaiki sistem pendidikan:
1. Meningkatkan kualitas guru, agar mereka mampu mendidik siswa dengan standar terbaik.
2. Memastikan infrastruktur sekolah memadai, termasuk akses ke buku, laboratorium, dan teknologi.
3. Menjamin kurikulum yang relevan, agar lulusan sekolah tidak hanya memiliki teori tetapi juga keterampilan yang bisa digunakan di dunia kerja.
4. Meningkatkan akses pendidikan tinggi, agar setiap orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Pendidikan sebagai Jalan Menuju Kemandirian
Sebuah bangsa tidak akan maju jika rakyatnya hanya menunggu diberi makan, tetapi akan berkembang jika rakyatnya memiliki ilmu dan keterampilan untuk mencari makan sendiri. Pendidikan memungkinkan seseorang untuk berpikir inovatif, bekerja dengan keterampilan tinggi, dan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan.
Sebagai contoh, Jepang dan Korea Selatan menjadi negara maju bukan karena memberikan makan gratis kepada rakyatnya, tetapi karena mereka berinvestasi besar dalam pendidikan dan riset teknologi. Hasilnya, mereka memiliki sumber daya manusia unggul yang mampu membawa negara mereka ke tingkat ekonomi global.
Sebaliknya, negara-negara yang hanya mengandalkan bantuan sosial tanpa meningkatkan kualitas pendidikan cenderung terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Jika rakyat hanya diberi makan gratis tanpa pendidikan yang baik, mereka akan terus bergantung pada negara, dan ketika bantuan dihentikan, mereka tidak akan memiliki keterampilan untuk bertahan hidup sendiri.
Kesimpulan
Amanat UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar memberikan makan gratis. Pendidikan gratis adalah kunci utama agar rakyat bisa mencari makan sendiri dengan bermartabat, bukan bergantung pada negara. Makan gratis mungkin bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi pendidikan berkualitas akan membawa rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Maka, jika pemerintah ingin menjalankan amanat konstitusi dengan benar, mereka harus lebih fokus pada meningkatkan kualitas pendidikan dibanding sekadar memberi makan gratis. Dengan pendidikan yang baik, rakyat Indonesia tidak hanya akan bisa makan, tetapi juga berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri dan maju.
Jakarta, 12 Maret2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi