Hendri Kampai: Hutang Tidak Produktif Selama Rezim Jokowi, Penyebab Pemangkasan Anggaran di Era Prabowo

PEMERINTAHAN - Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, memiliki tantangan besar dalam membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menjabat sejak 2014, mencatatkan sejumlah pencapaian signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan pengurangan angka kemiskinan.

Namun, selama masa pemerintahan tersebut, Indonesia juga mengalami lonjakan jumlah utang yang cukup signifikan. Dalam konteks ini, utang yang tidak produktif selama masa pemerintahan Jokowi menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kebijakan fiskal di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam hal pemangkasan anggaran di sektor-sektor tertentu.

Peningkatan Utang Selama Pemerintahan Jokowi
Pemerintahan Jokowi berfokus pada pembangunan infrastruktur yang ambisius, termasuk proyek-proyek besar seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta cepat. Untuk mendanai proyek-proyek ini, pemerintah banyak mengandalkan pembiayaan utang.

Meskipun sebagian besar proyek infrastruktur tersebut penting untuk jangka panjang, sebagian dari utang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai investasi yang produktif, karena banyaknya proyek yang mengarah pada pemborosan anggaran dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dalam waktu dekat.

Utang yang tidak produktif ini terutama mencakup proyek-proyek yang secara langsung tidak meningkatkan pendapatan negara atau produktivitas sektor riil, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak terhubung dengan jaringan distribusi yang memadai atau investasi pada proyek-proyek yang hanya memberikan manfaat bagi segelintir pihak.

Misalnya, dalam kasus beberapa proyek infrastruktur yang terhambat dalam proses eksekusi atau tidak segera memberikan dampak positif terhadap perekonomian, ini berpotensi menciptakan beban utang yang tidak sesuai dengan manfaat yang diterima.

Pemangkasan Anggaran di Era Prabowo
Ketika Prabowo Subianto mengambil alih kepemimpinan pada tahun 2024, kondisi fiskal Indonesia mengalami tekanan yang cukup besar.

Salah satu langkah pertama yang diambil oleh pemerintahan baru adalah melakukan pemangkasan anggaran di berbagai sektor. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban utang yang semakin membengkak dan untuk menciptakan ruang fiskal guna melakukan prioritas pembangunan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Pemangkasan anggaran ini terutama terjadi di sektor yang tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Salah satu sektor yang terpengaruh adalah anggaran untuk proyek infrastruktur yang dinilai kurang memberikan dampak jangka pendek atau yang bersifat tidak produktif.

Anggaran untuk proyek-proyek yang sebelumnya dibiayai melalui utang luar negeri maupun obligasi negara pun dipangkas agar pemerintah dapat menurunkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang pada masa pemerintahan Jokowi terus menunjukkan tren peningkatan.

Sebagai contoh, meskipun pembangunan infrastruktur merupakan agenda prioritas, banyak proyek yang masih membutuhkan waktu lama untuk mulai menghasilkan keuntungan ekonomi atau meningkatkan produktivitas secara langsung.

Oleh karena itu, pemerintah di bawah Prabowo memutuskan untuk fokus pada proyek-proyek yang dapat langsung memberikan hasil ekonomi, seperti pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan industri dalam negeri yang lebih terhubung dengan kebutuhan masyarakat.

Dampak Sosial dan Ekonomi dari Utang yang Tidak Produktif
Peningkatan utang yang tidak produktif tidak hanya mempengaruhi kebijakan anggaran, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang.

Ketika pemerintah berfokus pada proyek-proyek besar yang tidak selalu mendatangkan manfaat langsung bagi rakyat, hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam distribusi anggaran, dengan sebagian besar dana digunakan untuk infrastruktur yang terbatas manfaatnya.

Selain itu, lonjakan utang juga menyebabkan beban bunga utang yang semakin besar, yang harus dibayar oleh anggaran negara setiap tahun.

Hal ini mengarah pada kekurangan dana untuk sektor-sektor penting lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan kata lain, hutang yang tidak produktif bisa membatasi ruang fiskal untuk pembangunan manusia yang lebih merata.

Langkah Kedepan: Pengelolaan Utang yang Lebih Bijak
Untuk menghindari pengulangan kesalahan serupa, pemerintahan Prabowo diharapkan dapat mengelola utang dengan lebih bijaksana. Sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek penting harus benar-benar dipertimbangkan dengan cermat, dengan fokus pada investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

Pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Prabowo adalah langkah awal yang penting, tetapi kedepannya diperlukan kebijakan yang lebih holistik dalam memprioritaskan alokasi dana, serta mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak sosial ekonomi dari setiap utang yang diambil.

Salah satu solusi yang bisa diambil adalah memperkuat sektor produktif dalam negeri, seperti meningkatkan kemampuan sektor pertanian dan industri kecil, yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tanpa bergantung pada utang luar negeri yang besar.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proyek infrastruktur yang didanai oleh utang benar-benar dapat meningkatkan daya saing dan kualitas hidup rakyat dalam jangka panjang.

Kesimpulan
Utang yang tidak produktif selama masa pemerintahan Jokowi menjadi salah satu alasan utama pemangkasan anggaran di era pemerintahan Prabowo.

Meskipun pembangunan infrastruktur sangat penting, keberlanjutan proyek tersebut harus dipertimbangkan dengan bijaksana agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo dapat dilihat sebagai langkah untuk menata ulang kebijakan fiskal dan memperbaiki pengelolaan utang negara yang lebih produktif.

Dalam jangka panjang, pengelolaan utang yang bijak dan berfokus pada sektor-sektor yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat akan menjadi kunci untuk menciptakan perekonomian yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Jakarta, 11 Maret2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi