KOTA BATU - Penurunan drastis kualitas udara di Kota Batu, Jawa Timur, menjadi perhatian serius Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang, khususnya Bidang Lingkungan Hidup. Berdasarkan data terbaru, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Batu yang sebelumnya menduduki peringkat ke-7 secara nasional pada tahun 2023, kini merosot tajam ke peringkat 131 pada tahun 2024. Penurunan ini dianggap sebagai sinyal bahaya atas memburuknya kondisi lingkungan di salah satu kota wisata andalan Jawa Timur.
Wakil Sekretaris Umum Bidang Lingkungan Hidup HMI Cabang Malang, M Anwarul Hidayat, menyebut penurunan peringkat tersebut sebagai indikator nyata dari lemahnya pengendalian emisi dan buruknya tata kelola lingkungan di wilayah Kota Batu. Sebagai kota pegunungan yang dikenal dengan udara sejuk dan destinasi ekowisata, penurunan kualitas udara ini sangat ironis. Harus ada evaluasi menyeluruh atas kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan, ” tegasnya. Rabu (3/9/2025).
M Anwarul Hidayat menjelaskan, penurunan kualitas udara tidak bisa dipandang remeh karena membawa konsekuensi serius bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Risiko gangguan pernapasan seperti asma, hingga penyakit paru-paru akan semakin tinggi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Di sisi lain, menurunnya kualitas udara juga berdampak pada produktivitas masyarakat, mempercepat degradasi iklim mikro, serta melemahkan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Kota Batu.
“Salah satu faktor utama yang memperparah kondisi ini adalah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor tanpa diimbangi dengan sistem transportasi publik yang efisien. Di samping itu, maraknya pembangunan vila-vila komersial yang berdiri di atas lahan hijau dan pengelolaan sampah yang belum optimal turut menyumbang pencemaran udara secara signifikan, ” lanjutnya.
HMI Cabang Malang juga menyoroti proses urbanisasi yang tidak terkendali dan pembangunan infrastruktur yang kerap mengabaikan daya dukung lingkungan. Ruang terbuka hijau semakin terpinggirkan oleh proyek-proyek properti yang menggerus kawasan resapan dan ruang hidup ekologis masyarakat.
Untuk itu, HMI mendesak Pemerintah Kota Batu agar tidak tinggal diam. Beberapa langkah strategis yang ditawarkan antara lain: memperluas dan merehabilitasi kawasan hijau, serta memperketat regulasi industri dan aktivitas pembakaran terbuka yang berkontribusi terhadap pencemaran udara.
“Isu kualitas udara bukan sekadar persoalan teknis atau administratif. Ini menyangkut hak dasar warga atas lingkungan hidup yang sehat dan layak. Pemerintah harus segera mengambil tindakan nyata, bukan hanya seremonial atau kampanye sesaat, ” pungkas M Anwarul Hidayat. (*)
