JAKARTA - Partai Golkar menyambut positif langkah pemerintah yang dinilai inovatif dalam mempercepat pembayaran kompensasi energi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor ketenagalistrikan dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut partai berlambang pohon beringin ini, kebijakan tersebut merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik DPP Partai Golkar, Idrus Marham, mengungkapkan bahwa percepatan pembayaran kompensasi ini bukan sekadar manuver administratif. Ia melihatnya sebagai sebuah terobosan mendasar dalam penataan pengelolaan energi nasional yang lebih efisien dan berdaulat, sekaligus memastikan kebutuhan vital masyarakat seperti listrik dan BBM tetap terpenuhi.
"Langkah yang diambil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini bukan sekadar administratif, tetapi memiliki nilai pembaruan yang mendasar, " ujar Idrus dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Ia menambahkan, di satu sisi, pemerintah tengah berupaya menata ulang sistem pengelolaan energi agar lebih efisien dan berdaulat. Di sisi lain, kebijakan ini tetap menjamin ketersediaan kebutuhan dasar rakyat.
Idrus mengakui bahwa setiap pembaruan kebijakan pasti akan menghadapi dinamika dan resistensi dari berbagai pihak. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut harus dilihat sebagai bagian dari proses menuju sistem yang lebih sehat dan berorientasi pada kepentingan yang lebih luas.
"Setiap kebijakan pembaruan pasti ada pihak yang merasa dirugikan. Tapi itu harus dilihat sebagai proses menuju sistem yang lebih sehat, " tutur Idrus.
Oleh karena itu, Idrus mengajak seluruh pihak untuk tidak terjebak dalam pola pikir jangka pendek atau hanya mementingkan kelompok tertentu. Ia menegaskan bahwa orientasi kebijakan ini adalah untuk kepentingan masyarakat luas.
Lebih lanjut, Idrus menilai pendekatan yang diambil oleh Menteri Bahlil sejalan dengan visi pemerintahan saat ini yang mengedepankan kemandirian energi nasional sebagai bagian integral dari reformasi energi yang berkelanjutan.
Ia menyerukan dukungan penuh dari semua pihak terhadap kebijakan yang mendorong tata kelola energi yang lebih transparan dan berkelanjutan. Semangat di balik langkah Menteri Bahlil, menurut Idrus, tidak hanya bersifat teknokratis, melainkan juga diwarnai oleh nasionalisme, patriotisme, dan semangat kekeluargaan sebagai sebuah bangsa besar.
"Memang butuh waktu, tetapi kalau penataan mendasar pengelolaan energi dan pemenuhan kebutuhan rakyat berjalan seimbang, hasilnya akan jauh lebih baik bagi bangsa, ” ucap Idrus.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa pembayaran kompensasi energi untuk Tahun Anggaran 2024 telah tuntas. Selain itu, kompensasi untuk kuartal I dan II tahun 2025 juga telah ditetapkan setelah pembahasan bersama Menteri Keuangan dan BUMN.
"Untuk 2024 sudah final dan selesai, sementara kompensasi kuartal I dan II 2025 sudah diketok, " ujar Bahlil di Jakarta (10/10).
Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi subsidi dan kompensasi energi per Agustus 2025 mencapai Rp218 triliun, atau sekitar 43, 7 persen dari pagu APBN sebesar Rp496, 8 triliun. Angka ini mencakup subsidi listrik sebesar Rp50, 1 triliun dan kompensasi BBM serta LPG senilai Rp57, 8 triliun. Pemerintah juga telah berhasil melunasi kekurangan kompensasi tahun 2024 sebesar Rp68, 6 triliun kepada PLN dan Pertamina. (PERS)
