JAKARTA – Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyerukan perubaha paradigma bagi para transmigran. Beliau menggarisbawahi pentingnya para transmigran tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja belaka, namun bertransformasi menjadi pemilik lahan produktif di kawasan yang mereka tinggali. Ini adalah langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat dan memastikan keberlanjutan ekonomi di daerah transmigrasi.
Menurut Menteri Iftitah, setiap kawasan transmigrasi memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang unik. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Kementerian Transmigrasi aktif mengirimkan para peneliti melalui program Tim Ekspedisi Patriot (TEP). Misi mereka adalah melakukan riset mendalam guna merumuskan arah pembangunan ekonomi yang selaras dengan potensi lokal masing-masing daerah.
“Di beberapa tempat para patriot yang sekarang di 154 kawasan transmigrasi melaporkan, jalan rusak, infrastruktur kurang, jembatan putus dan sebagainya. Tapi contoh di Barelang, infrastrukturnya bagus. Di Melolo, Sumba Timur juga infrastrukturnya jauh lebih baik dibanding tempat lain, ” ungkap Menteri Iftitah di Jakarta, Rabu.
Pasca apel pemberangkatan komponen cadangan di Kementerian Transmigrasi, Iftitah menegaskan bahwa model pembangunan transmigrasi saat ini mengadopsi skema transmigrasi swakarsa berbantuan. Skema ini dirancang untuk melibatkan badan usaha sebagai mitra strategis bagi para transmigran.
Pendekatan ini memungkinkan pembiayaan pembangunan tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga diperkuat oleh investasi dari sektor swasta. Menteri Iftitah memberikan ilustrasi menarik mengenai potensi kolaborasi ini.
“Contoh di Melolo (Sumba Timur) itu bujet APBN terbatas, hanya beberapa puluh miliar, sementara dari swasta itu bisa mencapai Rp9, 2 triliun. Saya kemarin baru pulang dari Merauke juga sama. Bujet kami terbatas hanya Rp100-200 miliar untuk pembangunan kawasan transmigrasi di Salor, Merauke. Tapi di situ ada dunia usaha siap investasi sampai Rp150 triliun, ” jelasnya.
Dengan masuknya investasi besar ini, para transmigran akan menikmati manfaat ganda. Mereka tidak hanya terserap dalam sektor industri, tetapi yang terpenting, menjadi pemilik sah atas lahan produktif yang mereka kelola. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden.
“Ini sebenarnya keinginan juga dari Bapak Presiden (Prabowo Subanto) agar pemilik lahan itu tetap masyarakat. Jadi jangan disewa-sewakan ke investor, supaya ada kedaulatan. Sehingga nanti pemilik lahannya adalah masyarakat, ” tambahnya, menekankan pentingnya kedaulatan masyarakat atas sumber daya alam mereka. (PERS)
