BARRU – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 Kabupaten Barru menuai kecaman keras setelah terungkap adanya lonjakan anggaran operasional kepala dan wakil kepala daerah yang masif.
Kebijakan ini dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan kontradiktif dengan instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran.
Koordinator Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kabupaten Barru, Ilham Iskandar, pada Sabtu (4/10/2025), menyebut kenaikan tersebut sebagai bentuk "hilangnya empati fiskal" pemerintah daerah.
"Pemerintah seharusnya memahami suasana kebatinan masyarakat yang saat ini membutuhkan perbaikan infrastruktur dasar dan program pemberdayaan ekonomi. Justru alokasi anggaran untuk bidang tersebut mestinya meningkat, " tegas Ilham.
"Namun yang terjadi malah anggaran operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah naik tajam. Ini jelas bertentangan dengan semangat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran", tandas Ilham.
Kenaikan anggaran operasional bupati dan wakil bupati, hanya untuk periode tiga bulan (Oktober–Desember), terbilang fantastis dan menjadi sorotan utama.
Ilham menyebut, anggaran administrasi keuangan dan operasional naik dari Rp 3, 819 miliar menjadi Rp 6, 007 miliar. Kenaikan bersih mencapai Rp 2, 187 miliar.
Ilham bahkan mengestimasi rata-rata operasional bupati dan wakil bupati bisa mencapai sekitar Rp 2 miliar per bulan hanya dari satu pos ini.
Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah: Melonjak signifikan sebesar 85, 43%, dari Rp 2, 671 miliar menjadi Rp 4, 953 miliar.
"Total gabungan dari kedua pos operasional kepala dan wakil kepala daerah ini di APBD Perubahan mencapai angka mencengangkan: Rp 10, 860 miliar", ujarnya
Kenaikan juga terjadi pada pos lain yang dinilai kurang prioritas yaitu fasilitas junjungan tamu naik 38, 72% atau sekitar Rp 384 juta, kemudian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah naik 28, 43?ri Rp 8, 49 miliar menjadi Rp 10, 9 miliar.
Kontras yang tajam terlihat ketika Formasi menemukan adanya penghapusan program yang menyentuh kepentingan rakyat. Anggaran peningkatan kanal banjir sebesar sekitar Rp 773 juta dihapus dengan alasan terimbas efisiensi dana pusat.
"Efisiensi anggaran adalah seni mengatur dan memindahkan anggaran mana yang lebih penting dan prioritas. Jika operasional Bupati dan Wakil Bupati dikurangi atau pos lain yang tidak penting, tentu program perbaikan kanal banjir tetap bisa dilaksanakan, " sindir Ilham.
Ilham menilai, jika sebagian dana operasional yang melonjak tersebut dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur dasar yang rusak, subsidi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin, atau beasiswa pendidikan bagi anak tidak mampu, manfaatnya akan jauh lebih dirasakan masyarakat.
Ilham Iskandar secara terbuka menyayangkan sikap DPRD Barru yang dianggap tidak memiliki kepekaan sosial dalam menyetujui kenaikan anggaran ini.
"Sebagai wakil rakyat, tentu mereka garda terdepan mengawal berbagai kebijakan eksekutif yang tidak pro pada kepentingan rakyat. Sayangnya, wakil rakyat belum sepenuhnya terbuka, " pungkas Ilham.
Formasi mendorong agar semua elemen masyarakat sipil, LSM, pers, dan akademisi semakin proaktif melakukan pengawasan. Hal ini penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.
