BUKITTINGGI – PT Jasa Raharja Cabang Bukittinggi terus memperkuat langkah digitalisasi layanan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU). Pada Rabu (24/9), Jasa Raharja melaksanakan Sosialisasi Transformasi Proses Bisnis Pengutipan IWKBU dan Penggunaan E-Resi kepada para pemilik Perusahaan Otobus (PO) di wilayah Bukittinggi dan sekitarnya.
Kegiatan berlangsung di Kantor PT Ayah Ibu Transport dan Kantor PT Ricky Rajo Transport, dengan menghadirkan petugas Jasa Raharja Samsat Payakumbuh, Riki Dedi Chandra. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan manfaat penerapan E-Resi, yaitu sistem digital inovatif yang mempermudah administrasi pembayaran, memastikan akurasi data, serta meningkatkan transparansi dalam pengutipan IWKBU.
Selain sosialisasi, kegiatan juga dirangkaikan dengan DTD & CRM yang meliputi pendataan potensi IWKBU, validasi data SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), serta pemetaan kendaraan yang telah mati pajak. Program ini bertujuan mendorong kepatuhan administrasi perusahaan otobus sekaligus menjaga keberlangsungan perlindungan bagi pengguna jasa angkutan umum.
Kepala Cabang PT Jasa Raharja Bukittinggi, Fravasta Andreas RK, menyampaikan apresiasi atas dukungan para pelaku usaha transportasi yang antusias mengikuti program ini.
“Kami berterima kasih kepada para pemilik PO yang telah berpartisipasi aktif mendukung transformasi digital ini. Dengan adanya E-Resi, proses pengutipan IWKBU akan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Program ini juga mendukung kepatuhan pembayaran SWDKLLJ, yang pada akhirnya memberikan manfaat besar bagi keselamatan dan perlindungan masyarakat pengguna angkutan umum, ” ujarnya.
Melalui langkah ini, Jasa Raharja Bukittinggi menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan perusahaan otobus dalam rangka menciptakan sistem transportasi umum yang tertib, aman, dan berkelanjutan di Sumatera Barat. Transformasi digital di bidang pengutipan IWKBU diyakini akan menjadi fondasi penting dalam peningkatan pelayanan publik sekaligus optimalisasi pendapatan negara dari sektor transportasi.
