PADANG – Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) terus digencarkan PT Jasa Raharja. Pada Kamis (25/9/2025), Jasa Raharja Kantor Wilayah Sumatera Barat bersama Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Padang menandatangani Pernyataan Komitmen Bersama di Padang.
Kesepakatan ini mencakup tiga poin utama. Pertama, Basarnas Padang berkomitmen mendata dan melunasi pajak kendaraan dinas tepat waktu di Samsat Provinsi Sumatera Barat. Kedua, mendorong seluruh pegawai agar taat membayar pajak kendaraan pribadi sesuai ketentuan. Ketiga, memastikan Jasa Raharja memberikan jaminan perawatan maupun santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas dari kendaraan yang sudah melunasi SWDKLLJ.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah penting dalam menumbuhkan disiplin administrasi di lingkungan instansi pemerintah.
“Sebagai instansi pemerintah, kami harus memberi contoh. Dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu, kami bukan hanya taat aturan, tetapi juga ikut serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik, termasuk keselamatan di jalan raya, ” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Sumatera Barat, Teguh Afrianto, menyambut positif sinergi tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen Basarnas Padang yang telah bersedia menjadi mitra dalam meningkatkan kepatuhan PKB dan SWDKLLJ. Sinergi ini bukan hanya mendukung penerimaan negara, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah yang dibayarkan untuk PKB dan SWDKLLJ akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk santunan kecelakaan lalu lintas, ” tuturnya.
Melalui kolaborasi ini, Jasa Raharja Sumbar berharap semakin banyak instansi pemerintah maupun swasta yang menjadi teladan dalam kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, diharapkan tercipta transportasi yang tertib, berkeselamatan, serta berkontribusi pada penerimaan daerah dan negara.
