SURABAYA – Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu menyerap Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan senilai Rp20 triliun dari total anggaran pemerintah sebesar Rp130 triliun tahun ini. Target ambisius ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam acara Sosialisasi KUR Perumahan di Surabaya, Kamis (16/10/2025).
“KUR Perumahan itu Rp130 triliun, masak tidak bisa Rp20 triliun diserap sama Jatim atau paling tidak 15 persen terserap, ” ujar Maruarar Sirait, menekankan pentingnya peran Jawa Timur dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.
Program KUR Perumahan dirancang untuk mengakselerasi penyediaan hunian layak sekaligus memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Plafon Rp130 triliun yang ditetapkan pemerintah menjadi batas maksimal penyaluran kredit di sektor perumahan.
Dari total plafon tersebut, Rp117 triliun dialokasikan untuk UMKM kontraktor atau sisi suplai, dengan batas pinjaman hingga Rp20 miliar per kontraktor. Sementara itu, Rp13 triliun diperuntukkan bagi sisi permintaan, yakni masyarakat yang membutuhkan dana untuk renovasi atau kegiatan terkait perumahan lainnya.
Target pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi tahun ini merupakan lonjakan signifikan dari target sebelumnya yang hanya 230 ribu unit. Keberpihakan pemerintah terlihat jelas melalui fasilitas seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang digratiskan, serta suku bunga KUR yang sangat ringan.
“BPHTB gratis, PBG gratis, dan bunga KUR yang ringan. Ini benar-benar kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan pelaku usaha kecil, ” tegas Maruarar Sirait.
Mengingat Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, Maruarar Sirait optimis provinsi ini memiliki potensi besar untuk menyerap KUR Perumahan. Ia menyayangkan posisi Jawa Timur yang saat ini masih berada di peringkat keempat dalam penyerapan, tertinggal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah.
“Saya melihat dorongan penyerapan KUR Perumahan ini akan mampu menggerakkan ekonomi secara luas. Bayangkan, satu proyek rumah subsidi bisa menyerap minimal lima tenaga kerja. Dengan target 350 ribu rumah bersubsidi, ini berarti potensi penciptaan lebih dari 1, 6 juta lapangan kerja, ” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa dampak positif KUR Perumahan tidak berhenti pada sektor konstruksi. Aktivitas ekonomi lain seperti warung makan di sekitar lokasi proyek, sopir truk pengangkut material, hingga industri semen, keramik, dan cat pun akan turut terangkat.
Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur, Mochamad Ilyas, menyambut baik program KUR Perumahan ini. Menurutnya, program ini menjadi angin segar bagi para pengembang daerah yang selama ini kesulitan mengakses perbankan.
“Program ini sangat ditunggu. Satu perusahaan bisa mendapatkan plafon hingga Rp5 miliar dan bisa bersifat revolving, ” ujar Ilyas. Ia menambahkan bahwa dari sekitar 600 anggota DPD REI Jatim, lebih dari 170 pengembang telah menyatakan minat dengan estimasi kebutuhan mencapai Rp187 miliar.
Selama ini, banyak pengembang kecil dan menengah terpaksa beralih ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan bunga lebih tinggi karena proses kredit di bank umum yang terlampau panjang. Dengan KUR Perumahan, akses pembiayaan menjadi lebih terbuka, ditambah lagi dengan subsidi bunga hingga 5 persen dari pemerintah.
“Biasanya bunga pinjaman ke bank bisa 11 persen. Dengan subsidi ini pengembang cukup membayar sekitar 6 persen saja. Ini tentu sangat membantu, ” tutup Ilyas. (PERS)
