JAKARTA - Di tengah gejolak penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS), dunia usaha Indonesia tak tinggal diam. Fokus utama kini tertuju pada penguatan dan penjagaan kapasitas produksi yang vital bagi perekonomian nasional. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menekankan pentingnya hal ini, terutama mengingat pasar ekspor yang sama juga melirik Uni Eropa dan Kanada.
“Yang penting kita fokus saja untuk memastikan kapasitas kita tetap baik buat (produksi) alas kaki, tekstil, garmen, karena ternyata hal (produksi) yang sama itu yang mau digunakan (untuk pasar) ke Uni Eropa dan Kanada, ” ujar Anindya saat ditemui di Jakarta, Sabtu.
Anindya, yang akrab disapa Anin, menambahkan bahwa fenomena government shutdown di AS bukanlah hal baru dan telah terjadi beberapa kali di era kepemimpinan presiden yang berbeda. Ia mengamati bahwa meskipun ada penutupan parsial, roda perekonomian dan perdagangan AS dengan negara lain tetap berjalan.
“Yang paling penting adalah bagaimana tetap kita memonitor, menyikapinya, tapi juga membuka pasar-pasar alternatif, (contohnya) kita juga membuka dengan Kanada dan Uni Eropa, ” tutur Anin, menyikapi berbagai tantangan global termasuk government shutdown dan perang dagang AS-China.
Sebelumnya, pemerintah federal AS memasuki masa penutupan pada Rabu (1/10) setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan pendanaan. Peristiwa ini menandai penutupan pemerintahan pertama dalam hampir tujuh tahun terakhir, yang berpotensi menunda ratusan ribu pegawai federal mengambil cuti tanpa gaji dan mengganggu layanan publik.
Di sisi lain, upaya diplomasi terus dilakukan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan telah bertemu dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Howard Lutnick di Washington DC, AS, pada Jumat (10/10) untuk menjajaki peluang kerja sama dan investasi. Topik utama dalam agenda tersebut adalah kelanjutan negosiasi kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan AS.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menggarisbawahi bahwa government shutdown AS turut menghambat proses negosiasi tarif tersebut. Meski demikian, ia menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pihak Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) untuk mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan negosiasi. (PERS)
