Kaerena Wilayah Konsevasi Ketua HNSI Tolak Kehadiran Keramba Jaring Apung di Laut Pananjung Pangandaran

PANGANDARAN JAWA BARAT  — Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, dengan tegas menolak rencana pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di wilayah Pantai Timur Pangandaran.

Dalam pernyataannya kepada beberapa awak media, Jeje menyebut rencana keberadaan KJA tersebut tidak hanya tanpa koordinasi yang jelas dengan pemerintah daerah, namun juga berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam stabilitas sektor pariwisata dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Pangandaran.

“Saya menolak gaya-gayaan atau perbedaan pendapat yang tidak berdasar pada kajian lingkungan dan kepentingan bersama. Wilayah laut Pananjung Pangandaran adalah daerah Lindung yang sudah ditetapkan sebagai zona konservasi. Jadi bukan tempat untuk coba-coba atau uji kekuasaan " tegas Jeje", di kediamannya Senin (14/7/2025).

Jeje memaparkan bahwa kawasan laut Pananjung merupakan zona konservasi penting yang mencakup terumbu karang, nonsegron (zona penyangga), dan jalur aktivitas wisata seperti watersport serta perahu pesiar. Selain itu, jalur tersebut juga merupakan lintasan utama bagi aktivitas nelayan lokal. Intinya jika pemasangan KJA ini dipaksakan jelas nantinya bisa memicu konflik horizontal. 

Kawasan tersebut memiliki nilai ekologis dan ekonomis tinggi karena menjadi pusat perputaran uang sektor pariwisata yang mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun nya. 

Menurut Jeje, keberadaan KJA yang tidak mempertimbangkan zonasi konservasi serta tidak mengindahkan aspirasi masyarakat dan peringatan pemerintah daerah, merupakan tindakan sepihak yang sangat disayangkan.

“Saya tidak anti investasi, tapi jangan seenaknya. Ini bukan cuma soal bisnis, tapi soal keberlanjutan...ya karena jika ekosistem  rusak, siapa yang akan bertanggung jawab? Jangan korbankan masa depan daerah ini demi kepentingan sesaat "ucapnya".

Jeje menyatakan kami  tidak akan tinggal diam. Ia mengaku sudah mulai mengumpulkan dasar hukum terkait penetapan kawasan konservasi serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir.

“Saya akan berjuang, bukan diam. Saya sedang mengkaji semua dasar hukum yang relevan. Kalau perlu saya gugat ke pengadilan atas izin yang telah dikeluarkan itu "katanya".

Menurut Jeje, dalam waktu dekat, saya berencana menemui Gubernur Jawa Barat untuk menyampaikan keberatan secara langsung, serta mengajukan audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disebutnya sebagai pihak pemberi izin operasional KJA.

“Saya juga akan menyuarakan persoalan ini ke tingkat atas. Ini bukan hanya soal Pangandaran, tapi juga soal keberpihakan negara terhadap masyarakat pesisir dan pelestarian lingkungan. Saya akan datangi Gubernur, saya akan datangi Menteri "katanya"

Jeje juga minta kepada Pemda Pangandaran agar jangan hanya diam. Berikan penjelasan ke publik. Jangan semua ingin aman sendiri. Ini bukan saatnya bermain aman, ini saatnya bersikap. 

Maka dari itu dalam dua hari ke depan saya akan menyampaikan hasil kajian dan data resmi terkait kawasan konservasi kepada masyarakat Pangandaran dan Jawa Barat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi "katanya".

Tambah Jeje, saya ingin semua pihak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan konflik pribadi, ini perjuangan untuk menjaga laut, menjaga ekonomi lokal, dan masa depan generasi mendatang "ujarnya".(*)