PANGANDARAN JAWA BARAT – Polres Pangandaran menggelar rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda dan instansi terkait untuk membahas antisipasi serta pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (2/10/2025). Rapat berlangsung di Aula Auditorium Polres Pangandaran, dipimpin langsung Kapolres Pangandaran AKBP Dr. Andri Kurniawan, S.I.K., M.H.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Pangandaran Hj. Citra Pitriyami, S.H., Ketua DPRD Asep Noordin H.M.M., Dandim 0625/Pangandaran Letkol Czi Ibnu Muntaha M.Han., Kadisdikpora Dr. H. M. Agus Nurdin, S.Pd., M.Pd., Kadinkes Yadi Sukmayadi, S.Kep., M.M., perwakilan Kemenag, Satpol PP, Korwil SPPI, para kepala puskesmas, SPPG, serta kepala yayasan dan sekolah penerima manfaat MBG.
Dalam sambutannya, Bupati Citra menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh menyusul kasus keracunan makanan yang sempat terjadi. “Harapan kami, kejadian kemarin menjadi yang pertama dan terakhir. Semua pihak harus melakukan pengawasan agar kasus serupa tidak terulang, ” ujarnya.
Kapolres Andri Kurniawan menambahkan, data Kemenkes mencatat hingga 26 September 2025 ada 90 kasus keracunan makanan di Indonesia dengan 8.673 korban, di mana Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang terbesar. Menurutnya, strategi pengawasan terpadu perlu disusun mulai dari bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga laporan cepat dalam waktu maksimal 1x24 jam.
“Satgas MBG sudah dibentuk berdasarkan SK Bupati. Ke depan, TNI–Polri bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan akan melakukan inspeksi rutin serta penyuluhan sanitasi untuk menjamin kualitas pangan, ” tegasnya.
Kadisdikpora Agus Nurdin menekankan penguatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) serta pemasangan banner SOP penanganan keracunan di seluruh sekolah penerima MBG.
Sementara Kadinkes Yadi Sukmayadi mengingatkan pentingnya pemeriksaan sampel makanan sebelum dikonsumsi siswa, serta kewajiban penyedia makanan menjaga higienitas dapur sesuai standar.
Ketua DPRD Asep Noordin juga menyoroti perlunya pemetaan jumlah sekolah dan siswa agar distribusi MBG tepat sasaran. Ia menekankan bahwa semua dapur penyedia wajib memenuhi standar sanitasi dan menunjuk guru penanggung jawab untuk pengecekan makanan.
Korwil SPPI Pangandaran, Virgin, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 24 SPPG aktif dari total potensi 43 dapur. Program MBG di Pangandaran menyasar lebih dari 47 ribu penerima manfaat, baik peserta didik maupun kelompok non-didik seperti ibu hamil, menyusui, dan balita "katanya".
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjamin keamanan pangan di Pangandaran.
