PANGKEP SULSEL - Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Semen Tonasa di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Sejak lama, perusahaan ini menjadi tulang punggung industri dan sumber pendapatan masyarakat sekitar. Namun, ketika kebijakan manajemen perusahaan sepenuhnya diambil alih oleh pusat, muncul pertanyaan besar: apakah langkah ini benar-benar menguntungkan bagi daerah tempat perusahaan berdiri?
Kebijakan terpusat memang sering dianggap efisien karena dapat menyatukan arah dan visi perusahaan di bawah kendali nasional. Dengan begitu, seluruh BUMN dapat bergerak dalam satu garis besar pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini juga membawa konsekuensi: terbatasnya ruang partisipasi daerah dalam menentukan arah kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat lokal.
PT Semen Tonasa bukan sekadar industri penghasil semen. Perusahaan ini telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Pangkep, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan dampak sosial yang luas. Karena itu, ketika kewenangan manajemen diambil oleh pusat, masyarakat berharap agar daerah tidak sekadar menjadi lokasi eksploitasi sumber daya, tetapi juga tetap menjadi bagian penting dari pengambilan keputusan strategis.
Sayangnya, pengelolaan yang terlalu tersentralisasi seringkali membuat aspirasi lokal sulit tersampaikan dengan efektif. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) misalnya, kadang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat karena perencanaan dan anggarannya ditentukan jauh dari lapangan. Padahal, masyarakat sekitar lebih memahami kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang menjadi dasar keberhasilan sebuah program pembangunan.
Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan dapat melemah ketika keputusan penting hanya diatur oleh manajemen pusat. Pemerintah daerah yang seharusnya menjadi mitra strategis dalam membangun kesejahteraan masyarakat, justru hanya berperan sebagai pelaksana teknis tanpa ruang inisiatif. Akibatnya, potensi kolaborasi antara industri dan pembangunan wilayah menjadi tidak maksimal.
Di sisi lain, Pangkep memiliki kekayaan alam yang beragam — mulai dari pertanian, perikanan, hingga potensi pariwisata berbasis lingkungan. Jika manajemen PT Semen Tonasa memberi ruang lebih besar bagi kolaborasi lokal, maka sektor-sektor ini bisa tumbuh seiring dengan perkembangan industri. Sinergi industri dan potensi lokal dapat menciptakan model pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya menyejahterakan perusahaan, tetapi juga masyarakat secara luas.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan pengelolaan yang sepenuhnya tersentralisasi. Desentralisasi manajemen sebagian kewenangan ke tingkat regional dapat menjadi solusi agar setiap kebijakan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal tanpa mengabaikan visi nasional. Dengan begitu, hubungan antara pusat dan daerah dapat berjalan harmonis dan saling menguatkan.
BUMN sejatinya didirikan bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk menghadirkan keadilan ekonomi di seluruh pelosok negeri. Maka dari itu, perusahaan seperti PT Semen Tonasa harus menjadi pelopor tanggung jawab sosial yang berkeadilan, di mana hasil bumi dan sumber daya alam yang digali di daerah juga kembali memberi manfaat bagi masyarakat setempat dalam bentuk pembangunan berkelanjutan.
Akhirnya, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan nasional dan kebutuhan daerah. PT Semen Tonasa memiliki potensi besar untuk menjadi contoh BUMN yang adaptif, inklusif, dan berpihak pada rakyat. Dengan membuka ruang dialog dan kerja sama yang lebih luas antara pusat dan daerah, Pangkajene Kepulauan tidak hanya menjadi lokasi industri, tetapi juga pusat kemajuan masyarakat Sulawesi Selatan yang sejati.
Pangkep 25 Oktober 2025
Herman Djide
Ketua Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) Jurnalis Nasional Indonesia ( JNI ) Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi
