Jakarta, — Di tengah tantangan krisis pangan global dan meningkatnya modus kejahatan di sektor pangan, Polri menunjukkan langkah visioner.
Melalui inovasi yang digagas oleh Kombes Pol Budi Purwatiningsih, S.E., M.H., peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan ke-63 Tahun 2025 di Sespim Lemdiklat Polri, lahirlah sebuah proyek perubahan strategis bertajuk “Pengembangan Knowledge Management System sebagai Strategi Nasional Penanggulangan Kejahatan Pangan.”
Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama keamanan nasional. Namun dalam praktiknya, sektor ini masih rentan terhadap berbagai tindak kejahatan, seperti pemalsuan pupuk bersubsidi, pengoplosan beras, manipulasi harga di tingkat petani, serta penyalahgunaan distribusi bahan pangan.
Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga, belum adanya basis data terintegrasi, dan rendahnya literasi keamanan pangan di masyarakat turut memperburuk situasi ini.
Melihat kenyataan tersebut, Kombes Budi memandang perlu adanya solusi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi sistemik dan berkelanjutan.
“Penegakan hukum di bidang pangan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sistem pengetahuan yang mampu menghubungkan informasi, kebijakan, dan tindakan lintas sektor, ” jelasnya.
Melalui proyek ini, Budi mengusulkan pengembangan Knowledge Management System (KMS) sebagai strategi nasional dalam menanggulangi kejahatan pangan.
KMS dirancang untuk menghimpun, mengelola, dan menyebarluaskan informasi serta pengetahuan yang relevan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, dan masyarakat.
Sistem ini akan didukung oleh Teknologi digital terintegrasi, Sistem pelaporan terpadu untuk mendeteksi dan menindak kejahatan pangan lebih cepat, serta Platform edukatif untuk meningkatkan literasi keamanan pangan di tingkat masyarakat.
Implementasi proyek KMS ini disusun dalam tiga tahapan strategis mulai dari jangka pendek yang berfokus terhadap regulasi dasar dan desain awal sistem aplikasi.
"Untuk jangka menengah difokuskan kepada pelatihan lintas sektor dan uji coba sistem di lapangan" ulasnya.
Dan untuk jangka panjang Kombes budi menerangkan terkait integrasi KMS ke dalam sistem kelembagaan Polri serta perluasan kolaborasi antar lembaga terkait pangan.
"Proyek ini memadukan unsur manusia, sistem, teknologi, dan kebijakan untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berdaya guna jangka panjang" Ulasnya.
Dengan adanya inovasi KMS ini diharapkan dapat menjadi instrumen strategis yang memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan yang aman, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan dukungan penuh dari Sespim Lemdiklat Polri, proyek inovasi ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam modernisasi kebijakan keamanan pangan nasional.
Melalui pendekatan berbasis data, pengetahuan, dan kolaborasi, Polri berupaya memastikan bahwa ketahanan pangan Indonesia bukan hanya terjaga secara fisik, tetapi juga terlindungi secara hukum dan sistemik.
(Berry)
