JAKARTA - Pemerintah mengambil langkah strategis untuk mendongkrak kekuatan koperasi di akar rumput. Mulai 15 Oktober 2025, pembangunan gerai dan gudang bagi koperasi desa/kelurahan merah putih akan digulirkan. Inisiatif ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam membenahi dan memperkuat fondasi infrastruktur koperasi di seluruh penjuru desa.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan optimismenya saat ditemui usai acara Monthly Economic Diplomacy Breakfast (K-MED) yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat. "Kalau bisa semuanya, " ujarnya penuh semangat ketika ditanya mengenai target jumlah koperasi yang akan menerima fasilitas ini. Baginya, pembangunan gerai dan gudang adalah kunci agar koperasi desa merah putih dapat beroperasi dengan optimal dan sesuai standar yang telah ditetapkan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya fasilitas tersebut bagi setiap koperasi.
Setiap koperasi desa diharapkan memiliki tujuh gerai esensial, meliputi gerai sembako, apotek desa, klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, fasilitas pergudangan dan logistik, serta ruang untuk pengembangan usaha lain yang selaras dengan potensi lokal masing-masing desa.
Langkah percepatan pembangunan fisik dan operasional ini juga diperkuat dengan penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, sepakat untuk mempercepat implementasi program ini. Penandatanganan bersejarah ini dilaksanakan di Kantor Kemenkop, Jakarta, pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menegaskan kesiapan pemerintah dalam menyediakan pendanaan. "Kami mendukung penuh dari dukungan APBN dan tentunya dari bentuk alokasi yang akan kami siapkan, entah dari transfer ke daerah atau dari belanja lainnya yang tentunya menjadi komitmen kami bersama, " ungkapnya, menggarisbawahi komitmen kuat dari sisi anggaran.
Senada dengan itu, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa koordinasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur koperasi desa akan dilakukan melalui salah satu badan usaha milik negara (BUMN). Ia juga meluruskan bahwa pendanaan yang dialokasikan bukan berasal dari skema kredit bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), melainkan murni dari dana desa yang telah disiapkan oleh Kementerian Keuangan.
Data dari situs merahputih.kop.id mencatat bahwa hingga kini, sebanyak 11.225 koperasi desa/kelurahan telah memiliki setidaknya satu gerai aktif. Total unit gerai koperasi yang telah beroperasi di seluruh Indonesia mencapai 15.970 unit, menunjukkan geliat positif yang akan semakin diperkuat oleh pembangunan infrastruktur baru ini. (PERS)
