JAKARTA - Lembaga Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mendalami lebih jauh dugaan keterlibatan para pengusaha tambang dalam pusaran kasus suap terkait pengurusan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Maluku Utara. Nama seorang bos tambang, yang diidentifikasi dengan inisial RNW alias HR, menjadi sorotan dalam investigasi mendalam ini.
Perkembangan terbaru ini mengindikasikan bahwa penyelidikan tidak hanya berhenti pada pihak-pihak yang telah divonis, melainkan juga merambah pada aktor-aktor lain yang mungkin memiliki peran penting. KPK menegaskan bahwa pendalaman ini merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk mengungkap tuntas praktik korupsi.
"Terkait dengan AGK (Abdul Gani Kasuba), ini nanti pihak JPU, karena di sini juga banyak pihak yang terkait, " ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam keterangan yang dikutip pada Rabu (10/9/2025).
Sebelumnya, Abdul Gani Kasuba, yang sempat menjadi fokus utama dalam kasus ini, telah meninggal dunia pada Maret 2025 saat perkaranya masih dalam tahap kasasi. Ia awalnya dijatuhi vonis 8 tahun penjara atas kasus suap yang berkaitan dengan izin tambang.
Lebih lanjut, Abdul Gani juga sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun, status tersangka tersebut otomatis gugur seiring dengan berpulangnya beliau.
RNW alias HR sendiri pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus TPPU yang melibatkan Abdul Gani pada Agustus 2024. Kini, KPK kembali menelisik perannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkembangan persidangan.
"Jadi pihak JPU akan mendalami ini, sedang mendalami ini. Itu nanti akan dibuat perkembangan penuntutan. Jadi hasil perkembangan penuntutan seperti ini, " jelas Asep Guntur Rahayu.
Kasus ini kembali mengingatkan kita betapa rumitnya jaringan korupsi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk para pelaku ekonomi yang memiliki pengaruh besar. Harapannya, penuntasan kasus ini dapat memberikan efek jera dan menegakkan keadilan. (Wajah Koruptor)
