JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi membuka pintu lebar bagi Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Mahfud MD untuk menyampaikan laporan terkait potensi tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal dengan nama Whoosh.
Ajakan ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (16/10/2025). "KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat, " ujar Budi.
Budi menekankan pentingnya kelengkapan laporan dengan informasi atau data awal. Hal ini krusial agar proses penelaahan dan verifikasi yang dilakukan oleh KPK dapat berjalan dengan lebih presisi.
"Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari dan menganalisis, apakah substansi atau materi dari laporan tersebut termasuk dalam unsur dugaan tindak pidana korupsi atau bukan, " jelasnya.
Lebih lanjut, Budi memaparkan bahwa setelah analisis awal, KPK akan menentukan apakah dugaan tindak pidana korupsi tersebut masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah atau tidak. Jika memang menjadi ranah KPK, langkah selanjutnya adalah memutuskan apakah akan ditindaklanjuti ke ranah penindakan, pencegahan, pendidikan, atau koordinasi dan supervisi. "Kemudian bisa juga dilimpahkan kepada satuan pengawas di internal untuk perbaikan sistem atau tindak lanjut berikutnya, " tambahnya.
Ajakan KPK ini muncul setelah Mahfud MD sendiri mengungkapkan kekhawatirannya dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada 14 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyoroti adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penggelembungan anggaran atau mark up pada proyek Whoosh.
Mahfud MD membandingkan biaya pembangunan per kilometer kereta Whoosh. "Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat, " ungkapnya dengan nada prihatin.
Beliau kemudian mempertanyakan asal usul kenaikan biaya tersebut. "Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini, " tegasnya, menunjukkan urgensi untuk penyelidikan lebih lanjut. (PERS)
