Kurang Pengawasan Forwapi Bongkar PBB Disalahgunakan Beberapa Desa di Tasikmalaya

TASIKMALAYA JAWA BARAT - Forum Wartawan Priangan (FORWAPI) Provinsi Jawa Barat bongkar dugaan penyalahgunaan anggaran dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di beberapa desa di wilayah kabupaten Tasikmalaya yang selama ini luput dari pengawasan publik.

FORWAPI menilai bahwa pembayaran PBB kerap dijadikan alasan oleh pihak pemerintah desa atas tidak maksimalnya pelayanan atau pembangunan, padahal Dana Bagi Hasil (DBH) dari kas daerah terus diterima oleh desa setiap tahunnya.

“Dugaan ini menguat karena ada ketidaksesuaian antara penerimaan dana dari pemerintah daerah dengan alasan yang diberikan pihak desa terkait pemanfaatan PBB. Ini layak dicurigai sebagai indikasi adanya penyalahgunaan, ” ungkap Halim Saepudin Ketua Umum FORWAPI dalam pernyataanya. Sabtu (17/03/2025).

Lebih lanjut Halim mengatakan, Kami dari FORWAPI juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam membayar PBB. Ketika menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), warga diminta memeriksa dengan seksama apakah terdapat denda atau tidak, dan kalau memang merasa pembayaran lancar tidak pernah ada tunggakan atau ada denda tertera di SPPT, sebaiknya segera verifikasi ke kas daerah.

“Karena berdasarkan penelusuran di lapangan, terdapat kasus di mana pihak desa meminta warga mengabaikan adanya denda karena mengklaim sudah melakukan pembayaran, yang justru menimbulkan kebingungan dan potensi pelanggaran administratif "katanya".

Adapun temuan lainnya yang mencurigakan, Sekjen FORWAPI Ade Global menerangkan, dimana adanya sejumlah SPPT yang ditutupi menggunakan tipe-x atau diubah dengan alasan adanya kesalahan data. Padahal, masyarakat memiliki hak untuk memverifikasi data tersebut secara online atau melalui pihak kas daerah "terangnya".

“Atas dasar kejadian tersebut, tentunya kami dari FORWAPI berharap agar pihak terkait segera menindaklanjuti dugaan ini dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana PBB di tingkat desa, guna mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan masyarakat "kata Ade".

Selain itu, Ade Global juga menegaskan, FORWAPI akan segera menindaklanjuti temuan-temuan dilapangan untuk disampaikan ke pemerintah Provinsi ataupun pusat agar audit PBB di tingkat desa di kabupaten Tasikmalaya segera dilakukan secara menyeluruh, baik di internal pemerintah desa ataupun eksternal dengan sampling ke rumah warga langsung, sehingga praktik-praktik yang mengarah ke indikasi korupsi dapat dicegah sedini mungkin "ujarnya".