JAKARTA - Menyadari krusialnya peran pemimpin daerah dalam memajukan bangsa, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) kembali menggelar Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II tahun 2025. Program ini, yang menggandeng Kementerian Dalam Negeri dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), dirancang untuk membekali para kepala daerah terpilih dengan pemahaman mendalam demi mendorong transformasi di wilayah masing-masing.
Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., mengungkapkan bahwa sebanyak 25 kepala daerah telah terpilih untuk mengikuti pelatihan intensif ini. Kursus yang berlangsung dari 5 hingga 18 November 2025 ini merupakan hasil seleksi ketat dari Kementerian Dalam Negeri.
"Mereka telah diseleksi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti kursus kepemimpinan yang berlangsung tanggal 5 November hingga tanggal 18 November, " ujar Ace saat memberikan pernyataan kepada wartawan setelah Pembukaan KPPD Angkatan II Tahun 2025 di Lemhannas RI, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Fokus utama KPPD Angkatan II adalah peningkatan kapasitas kepemimpinan yang holistik dan integral. Para peserta akan dibekali pemahaman mendalam mengenai empat konsensus kebangsaan, wawasan nusantara yang luas, kemampuan kepemimpinan strategis yang tajam, serta keterampilan komunikasi publik yang efektif.
Menambah dimensi pengalaman, peserta tidak hanya mendapatkan teori dari para pakar di Lemhannas. Mereka juga akan melanjutkan studi lapangan ke Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYPP), National University of Singapore (NUS). Di Singapura, para peserta akan berinteraksi langsung dengan para profesor dan tenaga pengajar, serta mengunjungi berbagai objek strategis yang menunjukkan praktik terbaik dalam pelayanan dasar.
“Ini bukan sekadar teori, tapi juga pengalaman langsung melihat praktik pelayanan publik terbaik, ” tegas Ace, merujuk pada kunjungan ke sektor pendidikan, kesehatan, transportasi umum, pengelolaan sampah, hingga program makan bergizi gratis di sekolah.
Pemilihan Singapura sebagai destinasi studi lapangan bukan tanpa alasan. Negara ini diakui sebagai salah satu pemimpin global dalam sistem pelayanan publik, sebagaimana tercatat dalam Blavatnik Index of Public Administration 2024 oleh Blavatnik School of Government, Oxford University. Harapannya, para kepala daerah dapat menginternalisasi dan mengadaptasi praktik-praktik terbaik tersebut untuk diterapkan di daerah mereka.
Kembali ke tanah air, para peserta akan melanjutkan tahap krusial di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, yakni penyusunan rencana strategis daerah. Tahap ini akan berfokus pada perumusan program prioritas yang konkret dan terukur, yang kelak dapat diimplementasikan untuk menghasilkan dampak positif yang nyata.
Komitmen Lemhannas RI, Kemendagri, dan PYC tidak berhenti pada pelatihan. Ketiga lembaga ini akan secara aktif memantau implementasi rencana kerja yang telah disusun oleh para kepala daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas program dan integrasinya dengan kebijakan nasional.
“Kami Lemhannas bersama dengan Kemendagri dan PYC nanti akan memonitor dari hasil rencana kerja dan perencanaan yang dilakukan oleh para kepala daerah ini, untuk kemudian kita tindaklanjuti dengan perencanaan yang terbaik dan bisa diimplementasikan di masing-masing daerah, ” jelas Ace.
Lebih lanjut, Ace menyoroti pentingnya materi mengenai integritas dan penanganan korupsi, yang akan difasilitasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sesi ini menjadi bukti komitmen kuat untuk membentuk generasi pemimpin daerah yang tidak hanya cakap, tetapi juga bersih, transparan, dan akuntabel. Saya merasakan betapa pentingnya membangun fondasi moral yang kuat pada setiap pemimpin, agar kepercayaan publik senantiasa terjaga. (PERS)
