Kediri - MenPAN-RB Republik Indonesia Rini Widyantini meresmikan 11 Mall Pelayanan Publik (MPP) baru secara virtual yang diikuti 11 Kepala Daerah Kabupaten dan Kota di wilayah Indonesia. Rabu (24/9/2025). Keberadaan MPP ini untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat yang efektif dan efisien.
Peresmian yang dilakukan secara virtual ini meliputi 11 Kabupaten dan Kota di wilayah Indonesia. Diantaranya, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Cirebon, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Mimika.
Salah satunya di Kabupaten Kediri peresmian yang dilakukan melalui zoom meeting ditandai dengan penandatanganan oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana didampingi Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa.
Hadir juga Sekda M.Solikin, Kepala DPMPTSP Kabupaten Kediri Joko Suwono dan Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Kediri serta Perwakilan Forkopimda Kabupaten Kediri.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan bahwa MPP merupakan langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terintegrasi bagi masyarakat Kabupaten Kediri.
"Total saat ini ada 21 instansi yang bergabung di MPP dengan 85 jenis layanan. Kami akan tambah 5 instansi lagi agar total ada 26 instansi, dengan target total layanan mencapai 91 hingga 92 jenis layanan, " kata Mas Dhito.
Berbeda dengan daerah lain yang lebih dulu menjalankan MPP secara bertahap sebelum diresmikan, Kabupaten Kediri langsung melakukan launching bersamaan dengan dimulainya operasional layanan.
"Kalau daerah lain biasanya dijalankan dulu baru launching, kita hari ini langsung kita launching dan langsung melayani, " imbuhnya.
Mas Dhito juga menegaskan bahwa MPP ini menjadi simbol komitmen Pemkab Kediri dalam mendukung transparansi dan memberantas praktik percaloan atau pungli. Dia mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan pelayanan yang tidak sesuai, baik di MPP maupun kantor pemerintahan lainnya.
"Silakan laporkan jika ada pungli atau pelayanan tidak layak, baik di MPP maupun di kantor kecamatan atau OPD lainnya. Semua akan kami tindak, " ucapnya.
Salah satu layanan yang paling banyak diminati sejak pagi hari adalah pendampingan Online Single Submission (OSS) untuk pengurusan perizinan usaha. Menurut Mas Dhito, sejak MPP dibuka pukul 07.00 WIB sudah ada tujuh warga yang datang khusus untuk mendapat pendampingan OSS.
Hadirnya MPP ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat Kediri yang menginginkan pelayanan publik yang tidak berbelit-belit dan lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Dengan kehadiran berbagai instansi dalam satu gedung, warga tak perlu lagi berpindah-pindah lokasi untuk mengurus keperluan administrasi. (adv/PKP)
