Jakarta – Berniat untuk Gelar Aksi di Kejaksaan Agung (Kejagung), Masyarakat Anti Korupsi Kota Tangerang menggelar aksi damai lebih dulu di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang pada Senin, 22 September 2025.
Aksi tersebut dikordinir oleh Anton Gebang dengan tujuan menuntut transparansi serta pengusutan dugaan penyimpangan dana pembebasan tanah warga Panunggangan Barat (Panbar) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Pencegahan Banjir Sungai Cisadane.
Dalam aksi itu, masyarakat Panbar turut hadir dengan diwakili oleh ahli waris Bapak Sapri, Ibu Enung, Bapak Jamhara, dan Bapak Sarbini. Mereka mendesak agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan korupsi dalam anggaran pembebasan lahan yang bersumber dari APBD Kota Tangerang.
Koordinator aksi, Anton Gebang, menegaskan bahwa masyarakat hanya menginginkan keadilan dan transparansi. “Kami datang dengan damai. Tuntutan kami sederhana, yakni agar Kejaksaan Negeri Kota Tangerang berani membuka dan mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana ganti rugi lahan warga Panunggangan Barat. Jangan ada yang ditutup-tutupi karena ini menyangkut hak rakyat, ” ujarnya.
Apalagi warga Panunggangan Barat yang terdampak telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI.
Massa aksi damai tersebut diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Muhamad Amin, S.H., M.H., beserta jajarannya. Pihak Kejari berkomitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai dengan prosedur hukum dan perlu berkordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terkait aspirasi warga.
“Kami menghargai penyampaian aspirasi masyarakat. Semua laporan dan tuntutan ini akan kami pelajari dan tindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Kejaksaan berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara profesional dan transparan, ” tegas Muhamad Amin.
Massa aksi damai membubarkan diri dan mengurungkan niat untuk melakukan aksi damai lanjutan di Kejaksaan Agung, Jakarta. **
