Membongkar Mafia Migas, Ahok: Kejaksaan Agung Berpotensi Menyeret Banyak Pihak Berkuasa

JAKARTA – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengungkap dugaan skandal korupsi besar dalam tata kelola migas di Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Ahok menegaskan bahwa kasus yang saat ini tengah dibongkar oleh Kejaksaan Agung berpotensi menyeret banyak pihak berkuasa.  

“Saya senang banget kalau kasus ini dibongkar. Ini bisa jadi lebar ke mana-mana. Saya punya catatan dan data yang bisa memenjarakan banyak orang jika rezim benar-benar mau membereskan korupsi di sektor migas dan Pertamina, ” ujar Ahok dengan nada tegas di Narasi, Jumat (28/02/2025).  

Ahok juga menyoroti bahwa skandal ini bukan sekadar perbuatan individu, tetapi diduga melibatkan sistem yang sudah mengakar lama. Ia mengungkapkan adanya dugaan permainan dalam pengadaan bahan bakar minyak (BBM), manipulasi impor minyak mentah, serta intervensi pihak tertentu untuk mempertahankan ketergantungan Indonesia pada impor BBM.  

“Kita butuh keberanian untuk membongkar ini. Ada tangan-tangan berkuasa yang ikut main. Kalau saya jadi Dirut (Direktur Utama), sudah saya sikat semua ini. Tapi karena saya hanya Komisaris Utama, saya hanya bisa mengawasi dan mencatat, ” ujarnya.  

Kejaksaan Agung Siap Panggil Ahok  
Di tengah penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap kasus dugaan korupsi di Pertamina, muncul kabar bahwa Ahok berpeluang dipanggil sebagai saksi. Menanggapi hal ini, ia dengan tegas menyatakan siap memberikan keterangan sepanjang tidak melanggar aturan kerahasiaan perusahaan.  

“Kalau Kejaksaan mau memanggil saya, silakan. Saya punya semua notulen rapat, rekaman, dan data yang bisa membantu mengungkap kebenaran. Tapi harus jelas, kalau saya dipanggil, harusnya Dirut Pertamina juga dipanggil dulu. Jangan hanya Komisaris Utama yang diperiksa, ” tegasnya.  

Ahok menjelaskan bahwa dalam jabatannya sebagai Komisaris Utama, ia telah berkali-kali menegur dan memperingatkan direksi terkait praktik-praktik yang mencurigakan. Namun, ia menduga ada resistensi dari internal Pertamina yang mencoba mengulur waktu dan menghindari perubahan besar.  

“Saya sudah instruksikan agar pengadaan dilakukan secara transparan lewat e-Katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), tapi direksi ini ngeyel. Mereka buying time. Ini semua harus diusut tuntas, ” tambahnya.  

Modus Korupsi dan Pengkondisian Impor 
Lebih lanjut, Ahok mengungkap bahwa ada modus tertentu yang digunakan untuk mempertahankan impor BBM dengan dalih produksi dalam negeri tidak efisien. Ia menyebut ada klaim-klaim yang dibuat untuk menjustifikasi impor, padahal ada kepentingan bisnis di baliknya.  

“Salah satu modusnya adalah dengan menyatakan bahwa produksi kilang dalam negeri tidak memenuhi standar. Ini alasan klasik yang terus dipakai agar impor terus berjalan. Padahal, kalau kita serius, kita bisa optimalkan produksi dalam negeri dan hentikan permainan ini, ” ungkapnya.  

Ahok juga menuding adanya permainan dalam pengadaan zat aditif untuk bahan bakar yang melibatkan oknum di internal BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ia menduga ada pihak-pihak yang memanipulasi tender agar Pertamina membeli produk tertentu dengan harga yang tidak wajar.  

“Ini permainan sudah lama. Saya dengar ada Dirut Pertamina yang dipecat karena tidak mau tanda tangan pengadaan aditif. Bahkan ada dugaan keterlibatan oknum BPK untuk mengondisikan agar pembelian aditif ini tetap berjalan, ” ujarnya.  

Solusi Ahok: Digitalisasi dan Transparansi 
Dalam upaya memperbaiki tata kelola Pertamina, Ahok mengaku telah berusaha menerapkan digitalisasi dan transparansi dalam sistem pengadaan. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memastikan seluruh transaksi di SPBU menjadi non-tunai serta mengawasi pengadaan barang dan jasa secara ketat.  

“Saya sudah dorong semua transaksi non-tunai pakai MyPertamina. Saya juga minta seluruh pengadaan dicatat secara digital dan masuk ke LKPP. Tapi ya itu, ada banyak yang tidak mau jalankan perintah. Ini yang bikin saya marah, ” katanya.  

Ahok menambahkan bahwa di akhir masa jabatannya, ia telah memasukkan ketentuan penghematan hingga 46?lam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk 2024. Jika penghematan ini tidak dijalankan, menurutnya, berarti ada indikasi korupsi yang masih berlangsung.  

“Kalau tahun 2024 ini mereka tidak hemat 46% sesuai yang sudah disetujui di RUPS, berarti ada yang main. Kalau ada perubahan di RKAP tanpa alasan jelas, itu berarti ada niat maling, ” tegasnya.  

Tantangan Politik dan Mafia Migas
Dalam wawancara tersebut, Ahok juga menyebut bahwa upaya reformasi di Pertamina sering kali terbentur dengan kepentingan politik dan jaringan mafia migas yang sudah mengakar sejak lama.  

“Ini bukan cuma soal bisnis, tapi juga soal kekuasaan. Banyak pejabat yang takut kalau saya jadi Dirut karena saya pasti akan pecat semua yang main-main. Makanya saya dijegal. Kalau saya jadi Dirut, selesai sudah mafia migas ini, ” katanya dengan nada emosional.  

Ia juga menegaskan bahwa selama bertahun-tahun, banyak pihak yang ingin mempertahankan sistem korupsi di sektor migas karena ada uang besar yang bisa dimainkan. Menurutnya, pemerintah saat ini harus berani mengambil langkah drastis dengan menerapkan sistem pengadaan yang lebih transparan dan tidak bisa dimanipulasi.  

“Kalau pemerintah serius mau beresin ini, taruh semua pengadaan di e-Katalog LKPP. Kalau tidak dilakukan, berarti cuma ganti pemain doang. Saya yakin 4 tahun Pertamina bisa bersih kalau kita mau serius, ” pungkasnya.  

Pernyataan Ahok ini tentu semakin menambah panas isu dugaan korupsi di tubuh Pertamina. Dengan keterlibatannya sebagai saksi dalam penyelidikan Kejaksaan Agung, publik kini menunggu apakah data yang dimilikinya benar-benar bisa menyeret para pelaku ke meja hijau dan membongkar tuntas mafia migas di Indonesia. (HK)