Tangerang — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai oase bagi pemenuhan gizi nasional kini justru mulai memperlihatkan wajah aslinya: sebuah proyek raksasa yang rapuh di fondasi dan bocor di atap.
Investigasi terbaru yang dirilis oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Komando Corong Aspirasi Rakyat (LSM Komando CAR) membeberkan fakta mencengangkan dari penelusuran lapangan di beberapa wilayah sampel. Alih-alih memperbaiki gizi anak sekolah, program ini dinilai berjalan meraba-raba di tengah badai ekonomi dan carut-marut tata kelola logistik.
*Aroma Kongkalikong dan Rantai Pasok yang Patah*
Berdasarkan dokumen investigasi LSM Komando CAR, ditemukan jurang pemisah yang lebar antara anggaran yang digelontorkan per porsi dengan realitas hidangan yang sampai ke tangan siswa. Di beberapa daerah, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk protein berkualitas tinggi, justru menyusut drastis setelah melewati berlapis-lapis potongan administratif dan "ongkos koordinasi" tidak resmi.
" LSM Komando menemukan kualitas makanan yang sangat memprihatinkan. Sayur yang layu, porsi nasi yang tidak proporsional, hingga lauk pauk yang jauh dari standar kalori yang dijanjikan, " ungkap Ketua Umum LSM Komando CAR, M. Omar Rodhi, S.H., di Posko Komando, kawasan Neglasari, Tangerang Rabu 17/6/26
.
Menurut Rodhi, masalah terbesar terletak pada penunjukan vendor penyedia makanan di tingkat daerah yang kental dengan nuansa nepotisme dan minim transparansi.
"Kami mengendus adanya monopoli terselubung. Pengadaan bahan baku tidak melibatkan petani atau peternak lokal secara langsung, melainkan lewat makelar-makelar bentukan oknum tertentu. Akibatnya, harga beli di tingkat atas mahal, tapi kualitas di tingkat bawah melorot, " papar Rodhi.
*Siasat di Tengah Badai Fiskal*
Omar Rodhi mencatat, ambisi memaksakan program MBG di tengah situasi ekonomi global dan domestik yang sedang terkontraksi adalah sebuah perjudian fiskal yang berbahaya. Ruang fiskal dalam APBN kian menyempit akibat beban utang matang pohon dan melemahnya daya beli masyarakat jelata.
LSM Komando CAR menilai, memaksakan anggaran jumbo untuk sektor konsumtif jangka pendek seperti MBG—di saat sektor produktif seperti pertanian dan energi sedang megap-megap—adalah kekeliruan fatal dalam membaca skala prioritas.
"Pemerintah seperti sedang memakai kacamata kuda. Mereka menutup mata bahwa inflasi pangan sedang mengintai. Ketika negara memborong bahan pangan dalam jumlah masif untuk program ini tanpa menaikkan produktivitas hulu, yang terjadi adalah kelangkaan barang di pasar tradisional. Ujung-ujungnya, masyarakat umum yang harus membayar lebih mahal untuk sekadar membeli telur dan beras, " jelas Omar Rodhi, S.H. yang juga seorang praktisi hukum tersebut.
*Ancaman Kerugian Negara dan Desakan Audit Total*
Dari sudut pandang hukum dan pengawasan anggaran, LSM Komando CAR melihat potensi kerugian negara dari program MBG ini tidak lagi berada di ruang abu-abu, melainkan sudah di depan mata. Sistem pengawasan yang bersifat top-down terbukti gagal mendeteksi penyelewengan di level distrik dan desa.
Di akhir penjelasannya, Omar Rodhi menegaskan bahwa lembaganya tidak akan tinggal diam melihat uang pajak rakyat dihamburkan demi proyek yang minim perencanaan matang ini.
"Kami tidak alergi pada kesejahteraan rakyat. Tapi jika caranya seperti ini, program MBG tak lebih dari sekadar kosmetik politik yang menguras air mata APBN. (Spyn).
