JAKARTA - Beban subsidi yang ditanggung pemerintah untuk bahan bakar minyak (BBM), tarif listrik, hingga LPG ukuran 3 kilogram masih terasa berat. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, harga jual berbagai komoditas energi tersebut saat ini masih belum mencerminkan harga keekonomian yang sesungguhnya.
"Harga jual BBM dan tarif listrik telah disesuaikan sejak 2022. Namun, belum mencapai harga keekonomian, " ungkap Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9).
Ia menambahkan, selama ini pemerintah hadir untuk menutupi selisih antara harga ideal dengan harga yang dibayar oleh masyarakat. Kesenjangan tersebut ditanggung melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik untuk energi maupun nonenergi.
Contoh nyata dari beban subsidi ini dapat dilihat pada harga Pertalite. Harga asli Pertalite seharusnya mencapai Rp11.700 per liter. Namun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung sebagian sebesar Rp1.700, setara dengan 15 persen dari total harga, dalam bentuk subsidi. Alhasil, masyarakat hanya perlu membayar Rp10 ribu per liter di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi subsidi Pertalite sepanjang tahun 2024 telah mencapai Rp56, 1 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk 157, 4 juta kendaraan. Sementara itu, harga Solar yang seharusnya Rp11.950 per liter, juga mendapatkan suntikan subsidi sebesar 43 persen atau setara Rp5.150 per liter dari pemerintah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk membeli Solar dengan harga Rp6.800 per liter.
Lebih memprihatinkan lagi, untuk LPG 3 kilogram, subsidi yang diberikan pemerintah mencapai 70 persen dari harga keekonomiannya. Harga normal LPG 3 kg diperkirakan mencapai Rp42.750 per tabung. Namun, dengan subsidi sebesar 70 persen atau Rp30 ribu, tabung gas yang akrab disapa 'gas melon' ini dapat dibeli masyarakat dengan harga sekitar Rp12.750 per tabung dari pangkalan Pertamina ke agen penyalur.
Purbaya juga memaparkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 41, 5 juta orang telah merasakan manfaat dari subsidi LPG 3 kg.
Selain BBM dan LPG, subsidi juga menyentuh sektor kelistrikan. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp1.200 per kilowatt hour (kWh) untuk rumah tangga dengan daya 900 volt ampere (VA). Berkat subsidi ini, tarif yang dibayarkan oleh pelanggan menjadi Rp600 per kWh.
Di tengah berbagai tantangan ini, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran subsidi. Upaya ini akan dilakukan melalui pemanfaatan data terpadu subsidi energi nasional yang menjadi landasan utama transformasi subsidi berbasis penerima manfaat.
Ia juga melaporkan bahwa pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp498, 8 triliun. Hingga Agustus 2025, realisasi penyaluran subsidi telah mencapai Rp218 triliun, atau sekitar 43, 7 persen dari total pagu tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa penyaluran subsidi berjalan sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan. (PERS)
