Morowalikab.go.id/Indonesiasatu.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menunjukkan keseriusannya dalam merumuskan anggaran yang pro-rakyat dengan menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 2025–2026. Rapat yang membahas pandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Morowali.
Wakil Bupati Morowali, Iriane Ilyas, SE., hadir langsung dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marzuki, didampingi Wakil Ketua I, Ihwan Mohammad Thaiyeb, dan Wakil Ketua II, Sultanah Hadie. Kehadiran unsur pimpinan daerah ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk bersinergi dengan DPRD dalam membangun Morowali yang lebih baik.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marzuki, menyampaikan bahwa rapat paripurna pandangan umum fraksi merupakan bagian integral dari proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang bersifat kumulatif terbuka. Ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, adil, serta berorientasi pada kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
"Rapat paripurna pandangan umum fraksi yang kita laksanakan hari ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Hal ini merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan secara efektif, transparan, adil, serta berorientasi pada kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat, " ujar Herdianto dengan nada serius.
Lebih lanjut, Herdianto menjelaskan bahwa penyusunan APBD setiap tahun merupakan bentuk sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat, serta menjadi tindak lanjut dari rapat paripurna sebelumnya dalam rangka memperkuat arah pembangunan daerah ke depan.
Rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Morowali terhadap Ranperda RAPBD Tahun Anggaran 2026. Dalam pandangan umumnya, masing-masing fraksi menyampaikan masukan, saran, dan tanggapan terhadap kebijakan fiskal dan arah prioritas pembangunan daerah. Beberapa isu yang menjadi sorotan antara lain peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan infrastruktur, pengembangan sektor pertanian dan perikanan, serta peningkatan pelayanan kesehatan.
Kegiatan paripurna tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara rapat paripurna oleh pimpinan DPRD Morowali, disaksikan oleh Wakil Bupati Morowali, unsur Forkopimda, dan seluruh peserta rapat. Dengan pembahasan yang intensif dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder, diharapkan RAPBD 2026 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pembangunan Morowali yang berkelanjutan dan berkeadilan. (IKP/Tar)
