MEDAN - Langkah Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, yang menghentikan truk berpelat nomor Aceh (BL) di Langkat dengan tujuan mendorong penggantian plat menjadi BK atau BB, mendapat sorotan tajam dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aceh. Tindakan ini dinilai berpotensi mengacaukan kelancaran aktivitas logistik antarprovinsi dan menciptakan kebingungan hukum.
Yusria Darma, Ketua MTI Aceh sekaligus akademisi transportasi di Universitas Syiah Kuala, menegaskan bahwa penggantian pelat nomor seharusnya hanya berlaku bagi kendaraan yang pemiliknya benar-benar berdomisili permanen di Sumatera Utara. Proses ini pun harus mengikuti prosedur mutasi resmi yang ditetapkan oleh POLRI dan SAMSAT.
"Penggantian pelat nomor hanya relevan bagi kendaraan yang pemiliknya telah berdomisili permanen di Sumatera Utara. Itu pun harus melalui prosedur mutasi resmi sesuai aturan POLRI dan SAMSAT, " kata Yusria dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/10).
MTI Aceh menekankan peran vital truk berpelat BL dalam rantai pasok komoditas antarprovinsi. Penghentian paksa dan permintaan penggantian pelat tanpa dasar domisili yang sah dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas ekonomi regional dan memicu konflik administratif.
"STNK dan TNKB BL adalah dokumen legal yang berlaku nasional. Tidak ada Perda yang dapat membatasi pergerakan kendaraan antarprovinsi yang sah, " tegas Yusria.
Lebih lanjut, Yusria menuturkan bahwa jika Pemprov Sumut memiliki agenda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendekatannya haruslah sesuai dengan koridor hukum dan tidak boleh mengorbankan prinsip kebebasan berlalu lintas yang dijamin.
Meskipun demikian, MTI Aceh tetap mengapresiasi salah satu aspek positif dari aksi tersebut, yaitu upaya penegakan terhadap truk Over Dimension Overload (ODOL). Namun, Yusria menegaskan bahwa penegakan ODOL tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan intervensi administratif terhadap kendaraan dari provinsi lain.
"Kami mendukung penuh target Zero ODOL 2027. Namun, penegakan ODOL tidak bisa dijadikan alasan untuk intervensi administratif terhadap kendaraan dari provinsi lain, " ujar Yusria.
MTI Aceh memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya himbauan penggantian pelat nomor hendaknya hanya ditujukan kepada pemilik truk yang berdomisili sah dan permanen di Sumut. Proses mutasi kendaraan juga harus dijalankan sesuai prosedur resmi dan didukung oleh data kependudukan yang akurat. Selain itu, Pemprov Sumut disarankan untuk lebih fokus pada penertiban ODOL dan peningkatan PAD melalui mekanisme yang sah serta tidak diskriminatif.
Sebelumnya, aksi Gubernur Sumut Bobby Nasution yang menggelar razia terhadap truk berpelat nomor Aceh di Kabupaten Langkat memang sempat menjadi sorotan. Para sopir dicegat dan diminta untuk mengganti pelat nomor kendaraan mereka menjadi BK (Sumatera Utara/Sumut) agar dapat melanjutkan perjalanan. Tujuan lain dari aksi ini adalah agar pajak kendaraan bermotor yang melintas dapat sepenuhnya masuk ke kas daerah Sumut.
Bobby Nasution, yang didampingi Asisten Umum Pemprov Sumut Muhammad Suib, terlihat menyarankan para sopir untuk segera mengurus perpindahan pelat nomor kendaraan mereka.
Menantu Presiden Joko Widodo ini pun angkat bicara mengenai berbagai kritik yang muncul atas viralnya aksi tersebut. Bobby menyatakan bahwa tindakannya tidak menargetkan daerah tertentu, melainkan bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
"Kalau saya yang dihujat enggak apa-apa. Mau dibilang kita enggak ada duit enggak apa-apa, kekurangan duit enggak apa-apa, " ungkap Bobby usai peluncuran UHC Prioritas, Senin (29/9).
Bobby menekankan pentingnya pendataan kendaraan operasional perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumut namun menggunakan pelat nomor dari luar daerah. Ia menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk melakukan pendataan tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa langkah serupa pernah diterapkan di daerah lain. Bobby bahkan menunjukkan video Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang merazia kendaraan berpelat nomor di luar Jawa Barat.
"Saya tidak ada tendensius ke daerah tertentu. Ini untuk daerah semuanya ini lazim dilaksanakan di daerah lain. Tapi ketika saya yang buat, Ini kok heboh. Ini saya tunjukkan video. Ini beberapa daerah melakukan hal yang sama, " pungkas Bobby. (PERS)
