NTBSN Siap Temui Presiden, Proyek Pemukiman Haji di Makkah dan Inovasi Pembiayaan Non-APBN Masuki Babak Baru

Jakarta, 9 Mei 2025 – Sebuah gebrakan besar tengah dipersiapkan PT NTB Satu Nusantara (NTBSN). Perusahaan ini resmi mengajukan permohonan audiensi kepada Presiden RI, H. Prabowo Subianto, untuk mempresentasikan proposal strategis yang berpotensi mengubah wajah pembiayaan pembangunan nasional: skema non-budgeter bernilai triliunan rupiah, tanpa membebani APBN.

Dalam proposal tersebut, NTBSN mengusung salah satu proyek unggulannya: Pembangunan Pemukiman Haji Indonesia di Makkah. Proyek ini dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk menyediakan akomodasi layak bagi jamaah haji Indonesia, sekaligus menjadi simbol keterhubungan spiritual antara Indonesia dan Tanah Suci.

“Ini bukan sekadar proyek properti. Ini tentang menunaikan amanah sejarah para ulama Nusantara dan menghadirkan kedaulatan spiritual dalam bentuk yang nyata, ” ungkap Hj. Martha Dima, Direktur Utama NTBSN.

Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari tokoh-tokoh nasional, termasuk KH. Abdullah Faqih, KH. Drs. Farid Husein, dan KH. Khoirul Fuad, MSI. Mereka menilai inisiatif ini sebagai jawaban atas kebutuhan pembiayaan pembangunan yang inklusif dan berbasis nilai luhur bangsa.

Tak hanya menggandeng tokoh lokal, NTBSN juga melibatkan mitra internasional, Caltech Trading Corporation USA, yang akan berperan dalam struktur pembiayaan global dan teknologi investasi. Dalam pertemuan strategis di kediaman salah satu ulama terkemuka, Thea Maris Stella dari Caltech menyatakan, “Kami melihat potensi luar biasa dalam proyek ini. Ini bukan hanya soal pembangunan, tapi tentang memperkuat hubungan antarbangsa melalui pendekatan spiritual dan ekonomi.”

Skema non-budgeter yang ditawarkan NTBSN menjanjikan sistem pembiayaan baru yang lebih fleksibel dan tangguh dalam menghadapi tantangan fiskal nasional. Dengan pendekatan ini, pembangunan bisa berjalan paralel dengan keberlanjutan keuangan negara.

Menurut Indra Wijaya, Komisaris Independen sekaligus Ketua Yayasan Pembangunan Pemukiman Haji Indonesia, “Sudah saatnya Indonesia memiliki pendekatan mandiri dalam pembangunan strategis. Ini adalah model baru—kolaboratif, syariah-compliant, dan jauh dari beban fiskal negara.”

Audiensi yang kini tengah disiapkan tidak hanya dilihat sebagai agenda formal, tetapi sebagai momentum kebangkitan ekonomi spiritual dan nasional. Seluruh mata kini tertuju pada bagaimana inisiatif ini akan diterima oleh pemimpin tertinggi negeri. (HK)