Ketua DPRD Pangandaran Minta BBWS Kaji Ulang  Proyek Muara Baru Karangtirta

PANGANDARAN JAWA BARAT - Ketua DPRD Kabupaten PangandaranAsep Noordin menegaskan bahwa Proyek Muara Baru di Karangtirta Sukaresik harusnya ada kajian menyeluruh hingga menilai proyek senilai Rp80 miliar itu membahayakan lingkungan dan kehidupan warga.

“Saya baru tahu setelah Pak Jeje menyampaikan gambar rencana proyek. Awalnya saya pikir ini kegiatan pemeliharaan muara lama, tapi ternyata ini pembangunan muara baru, ” ujar Asep saat kunjungan lapangan, Jumat (30/05/2025).

Menurut Asep, proyek muara baru ini hanya berjarak sekitar 300 meter dari Jembatan Wiradinata yang saat ini menjadi ikon dan akses vital masyarakat pesisir. Hal ini dinilainya dapat memicu persoalan serius, terutama jika konsep pembangunannya tidak dikaji ulang secara menyeluruh.

“Walaupun tadi disampaikan bahwa muara ini direncanakan sejak 2021 artinya sebelum jembatan dibangun kita tetap harus bertemu dengan pihak BBWS untuk duduk bersama dan saling menjelaskan.

Konsep A seperti apa, konsep B seperti apa, manfaatnya bagaimana. Ini penting supaya pembangunan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, ” tegasnya.

Sebagai wakil masyarakat, Asep menilai bahwa warga pesisir sangat memahami kondisi geografis dan dinamika alam di wilayahnya. Ia khawatir, jika proyek dipaksakan tanpa kajian ulang, maka akan berdampak langsung pada Jembatan Wiradinata dan persawahan di Desa Cibenda, Cikalong dan di Desa Sidamulih. 

“Kalau terus dilanjutkan tanpa pertimbangan matang, fondasi jembatan bisa terdampak dan mengalami kerusakan. Itu baru satu contoh dampak. Harusnya kita fokus dulu pada pengerukan muara, ” jelasnya.

Asep juga menyampaikan bahwa tujuan awal masyarakat adalah mengatasi persoalan banjir yang sering melanda kawasan Cikalong, Cibenda, dan Sidamulih. Namun, jika yang dibangun hanya mulut muara tanpa pengerukan yang memadai, justru bisa memperparah kondisi.

“Saya khawatir akan terjadi pendangkalan. Air laut bisa masuk jauh ke daratan hingga ke wilayah Cikalong. Ini bisa menimbulkan bencana baru bagi para petani. Kami butuh kajian yang adil dan terbuka, ” ungkapnya.

Ia pun berharap Bupati Pangandaran dapat menjalin komunikasi intensif dengan BBWS Citanduy agar proyek bisa dikaji ulang secara bersama-sama, melibatkan semua pihak termasuk masyarakat terdampak.

“Program BBWS tentunya punya niat baik, tapi kita perlu duduk bersama, bermusyawarah, dan mencari solusi terbaik. Semoga proses komunikasi ini segera terlaksana dan tidak ada pihak yang dirugikan, ” ujarnya. (Anton AS)