JAKARTA - Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB ke-80 disambut hangat oleh komunitas internasional, memberikan dorongan signifikan bagi diplomasi bebas aktif Indonesia. Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menilai penghargaan global ini adalah modal berharga untuk memperkuat konsistensi Indonesia di panggung dunia.
Nurul Arifin menggarisbawahi bahwa pengakuan internasional yang diraih, mulai dari tepuk tangan berdiri delegasi hingga pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menegaskan posisi Indonesia yang semakin dihormati. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan momentum ini untuk memupuk optimisme nasional dan menjaga arah politik luar negeri yang konsisten.
"Pengakuan luar negeri begitu besar, itu tidak mudah. Ini bisa memperkuat modal diplomasi RI secara internasional. Kita punya kekayaan alam, penduduk terbesar keempat dunia, dan semua itu jadi nilai tinggi. Implementasinya memang perlu waktu, tetapi kita harus optimistis, " ujar Nurul dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Ia pun menambahkan, dalam membangun citra internasional yang kuat, Bangsa Indonesia tidak boleh melupakan pentingnya membangun kepercayaan diri. Nurul mengajak masyarakat untuk tidak hanya terpaku pada kekurangan domestik, tetapi juga mengapresiasi setiap pencapaian yang diraih Indonesia di forum global.
Menanggapi hal ini, pengamat politik Citra Institute, Efriza, mengingatkan bahwa penghormatan dunia atas pidato Presiden Prabowo harus dibuktikan melalui langkah konkret di dalam negeri. Ia khawatir jika tidak ada tindak lanjut nyata, pidato tersebut hanya akan menjadi retorika tanpa dampak.
"Pidato Prabowo kuat dan penuh gagasan, tetapi kelemahannya masih pada detail implementasi. Jangan sampai narasi besar berhenti jadi ambisius tanpa bukti nyata, " tegas Efriza.
Efriza menyoroti isu-isu krusial seperti swasembada pangan, perubahan iklim, dan ketahanan energi yang diangkat Prabowo. Menurutnya, isu-isu tersebut menuntut pembuktian langsung melalui kebijakan dan aksi nyata di tingkat domestik. Tantangan seperti tingginya harga beras, ancaman krisis iklim, serta kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pekerjaan rumah yang mendesak bagi pemerintah.
Lebih lanjut, Efriza juga menekankan perlunya penguatan kualitas demokrasi nasional agar selaras dengan narasi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia di kancah internasional. Ia melihat momentum ini sebagai kesempatan emas untuk meneguhkan kembali politik luar negeri bebas aktif yang demokratis dan inklusif.
Menurut Efriza, meskipun Presiden Prabowo telah memulai dengan narasi yang kuat, terjemahan ke dalam kebijakan yang terukur menjadi tanggung jawab kabinet, parlemen, dan seluruh perwakilan diplomatik Indonesia.
Ia menyimpulkan, pidato Presiden di PBB memang merupakan langkah penting dalam mengangkat citra dan posisi Indonesia. Namun, konsistensi kebijakan domestik akan menjadi faktor penentu utama yang menjaga kredibilitas diplomasi global Indonesia di mata dunia. (PERS)
