PAPUA - Alih-alih memperjuangkan kesejahteraan rakyat Papua, Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan wajah aslinya sebagai kelompok yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan keuntungan ekonomi. Dalam sebuah rekaman video yang beredar pada Senin, 13 Oktober 2025, kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap XXVII Sinak di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, menyatakan dukungan terhadap kelanjutan proyek pengaspalan Bandara Agandugume namun dengan syarat-syarat yang mengindikasikan adanya kepentingan finansial di baliknya.
“Mendukung” Pembangunan, Tapi untuk Siapa?
Dalam video tersebut, Komandan Operasi Kodap Sinak, Kalenak Murib, bersama sejumlah anggota dan perwakilan Batalion Kodap Agandugume, menyebut bahwa mereka sepakat untuk mengizinkan proyek pembangunan bandara dilanjutkan oleh pihak kontraktor PT Pramatarama.
“Kami pihak ketiga, TPNPB-OPM Organisasi Papua Merdeka, juga saya sebagai Komandan Operasi Kodap Sinak bersama Wakil Panglima dan Batalion Kodap Agandugume, kami semua sepakat dan setuju untuk bikin lapangan. Itu proyek dari Pramatarama yang bangun di Distrik Agandugume, ” ujar Kalenak Murib dalam rekaman tersebut.
Namun, dalam pernyataannya, Kalenak juga meminta agar pihak kontraktor tidak berkomunikasi dengan TNI-Polri, dan hanya berkoordinasi dengan pihaknya. Bahkan, ia menegaskan bahwa “aspirasi warga” harus disampaikan melalui kelompoknya, bukan kepada pemerintah.
Indikasi Pemerasan Berkedok Dukungan
Pernyataan itu menimbulkan dugaan kuat bahwa kelompok OPM tengah memanfaatkan proyek pembangunan untuk kepentingan finansial, bukan untuk mendukung kemajuan Papua. Dengan mengatasnamakan rakyat dan keamanan wilayah, kelompok ini diduga melakukan intervensi dan pemerasan terhadap pelaksana proyek, demi memperoleh dana guna menopang aktivitas kelompok bersenjata.
Sumber di lapangan menyebut, OPM seringkali menggunakan strategi serupa memberikan “izin keamanan” kepada kontraktor dengan imbalan tertentu. Praktik semacam ini membuat proyek-proyek vital pemerintah di Papua terhambat, terancam, atau bahkan dimonopoli oleh oknum kelompok bersenjata.
Rakyat Papua Justru Dirugikan
Padahal, proyek pengaspalan Bandara Agandugume merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk membuka akses transportasi dan mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat pedalaman Puncak. Kehadiran bandara diharapkan dapat menurunkan harga kebutuhan pokok, memperlancar mobilitas warga, dan meningkatkan pelayanan publik.
Namun dengan adanya intervensi kelompok bersenjata, tujuan mulia pembangunan justru terdistorsi oleh kepentingan pribadi segelintir orang yang mengatasnamakan perjuangan.
“Kelompok ini tidak lagi memperjuangkan rakyat Papua. Mereka hanya mencari keuntungan dari proyek pemerintah yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat, ” ujar salah satu tokoh masyarakat Puncak yang enggan disebut namanya.
Pemerintah dan Aparat Diminta Tegas
Fenomena seperti ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap aksi-aksi pemerasan dan intimidasi oleh kelompok OPM. Pemerintah, bersama aparat TNI-Polri, diharapkan terus melindungi proses pembangunan agar tidak lagi menjadi korban tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pembangunan Papua harus berjalan tanpa rasa takut dan tanpa pungli berkedok perjuangan. Rakyat membutuhkan kesejahteraan nyata, bukan janji palsu dari mereka yang memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi.
Dengan terungkapnya fakta ini, publik kian menyadari bahwa OPM kini lebih pantas disebut “Ormas Pemeras Masyarakat” ketimbang organisasi perjuangan. Mereka tidak lagi membawa pesan kemerdekaan, melainkan kepentingan ekonomi di atas penderitaan rakyatnya sendiri.
(APK/ Redaksi (JIS)
