Cilacap, 09 Oktober 2025 – Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Nusakambangan, Bp. Aditya Wahyu Rahmadani bersama Ketua dan Sekretaris Koperasi Pegawai Bapas Nusakambangan menghadiri pengarahan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Jawa Tengah, Bp Mardi Santoso.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Sekretariat Ditjen PAS dan Ketua Umum Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (INKOPASINDO) melalui Zoom Meeting pada tanggal 08 Oktober 2025.
Acara dibuka dengan sambutan dari Kakanwil Ditjen PAS Jawa Tengah yang menekankan pentingnya optimalisasi peran koperasi di lingkungan pemasyarakatan. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula evaluasi terhadap kendala pendaftaran koperasi primer di wilayah Jawa Tengah agar dapat menjadi anggota resmi INKOPASINDO. Menanggapi hal ini, Kakanwil menyampaikan komitmennya untuk bersurat langsung kepada pihak INKOPASINDO guna mempercepat proses penyelesaian kendala administratif yang dialami oleh koperasi di berbagai UPT Pemasyarakatan.
Selain membahas aspek keanggotaan koperasi, Kakanwil juga mengevaluasi pelaksanaan program Pre Order Barang yang dijalankan oleh koperasi di UPT Pemasyarakatan. Tujuannya adalah memastikan kegiatan pre order dilakukan secara transparan dan tidak merugikan pihak mana pun, khususnya warga binaan.
Melalui sambungan Zoom Meeting, Ketua Umum Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia, Bap Junaedi, turut memberikan pengarahan dan penegasan bahwa pelaksanaan pre order barang harus mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan.
“Dengan adanya sistem pre order yang baik, kami berharap tidak ada eksploitasi harga yang memberatkan warga binaan. Koperasi harus berperan sebagai wadah kesejahteraan pegawai dan mitra strategis dalam mendukung tata kelola pemasyarakatan yang berintegritas, ” ujar Junaedi.
Kegiatan pengarahan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola koperasi di lingkungan Pemasyarakatan, termasuk di Bapas Nusakambangan, agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
