JAKARTA - Sejumlah 18 gubernur dari seluruh Indonesia secara serempak menyuarakan protes tegas kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Aksi ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai memberatkan operasional dan pembangunan di masing-masing provinsi.
Para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini rela mendatangi Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat pada Selasa (7/10) pagi. Di antara mereka yang hadir adalah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Salah satu keluhan utama datang dari Aceh, yang melaporkan pemotongan anggaran sebesar 25 persen oleh pemerintah pusat. Mualem menyatakan ketidaksetujuannya secara gamblang terhadap kebijakan tersebut.
"Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing, " ujar Mualem usai pertemuan dengan Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).
Lebih lanjut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyoroti dampak serius pemotongan TKD terhadap roda pemerintahan daerahnya. Ia mengklaim bahwa berkurangnya dana transfer tersebut mengganggu berbagai sektor, mulai dari program pembangunan hingga pembayaran gaji para pegawai.
Mahyeldi mendesak pemerintah pusat untuk mengembalikan besaran dana transfer ke daerah seperti semula. Jika tidak, ia mengajukan alternatif agar pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) di daerah.
"Tentu harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak, mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat ... Kita harapkan seluruh gaji pegawai (pemda) ini bisa dari pusat semuanya, itu yang menjadi harapan kita, " tegasnya.
Penurunan pagu TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 memang telah menjadi sorotan tajam. Awalnya, pemerintah hanya menganggarkan Rp650 triliun, lebih rendah 29 persen dari pagu tahun ini yang mencapai Rp919 triliun. Kondisi ini sempat memicu reaksi keras di berbagai daerah, bahkan mendorong sejumlah pemerintah daerah menaikkan tarif pajak secara drastis.
Menanggapi gejolak tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru menjabat pada Senin (8/9), akhirnya memutuskan untuk menambah alokasi TKD sebesar Rp43 triliun untuk tahun depan, dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun.
Ketua Umum APPSI, Al Haris, menegaskan bahwa kedatangan para gubernur ke Kemenkeu memang bertujuan untuk menyampaikan langsung keluh kesah mengenai pemotongan dana TKD. Ia menilai respons Menteri Keuangan Purbaya cukup positif terhadap aspirasi para kepala daerah.
"Pak Menteri (Purbaya) respons tadi, beliau responsif sekali. Nanti di 2026 karena sudah menjadi produk hukum undang-undang, APBN, beliau tadi berjanji di 2026 sambil nanti berjalan, evaluasi lagi yang TKD ke daerah, " jelas Al Haris, yang juga menjabat sebagai Gubernur Jambi.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda turut menegaskan bahwa 18 kepala daerah yang hadir memiliki pandangan yang sama, yaitu menolak pemotongan anggaran daerah. Ia secara khusus menyoroti beban berat yang masih ditanggung daerah untuk menggaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sherly menambahkan, janji-janji pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan di daerah juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Ia memaparkan, pemotongan anggaran yang rata-rata berkisar 20-30 persen untuk tingkat provinsi, bahkan mencapai 60-70 persen di tingkat kabupaten, sangat menghambat realisasi pembangunan infrastruktur.
"Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20 persen-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60 persen-70 persen, itu berat untuk pembangunan infrastruktur, " beber Sherly.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku memahami keluhan para gubernur. Ia mengakui bahwa pemotongan anggaran TKD memang terlampau besar, namun ia belum dapat serta-merta mengabulkan semua permintaan, termasuk usulan agar pemerintah pusat menanggung seluruh beban gaji pegawai pemda.
"Belum kita putuskan (usul agar pemerintah pusat menanggung semua beban gaji pegawai pemda), " tegas Purbaya dalam Konferensi Pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat.
"Kalau dia (para gubernur) mah minta semuanya ditanggung saya. Itu normal, permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi, ini 9 bulan pertama (2025) kan ekonominya melambat. Naik turun, tapi cenderung turun terus. Jadi, kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa, " jelasnya.
Meski demikian, Purbaya berjanji akan menambah anggaran TKD di tahun mendatang apabila kondisi ekonomi Indonesia membaik, yang tercermin dari peningkatan pendapatan pajak dan perbaikan sisi kepabeanan serta cukai.
Ia juga mengingatkan para gubernur untuk memperbaiki citra dan kinerja pemerintah daerah. Purbaya menyoroti bahwa pimpinan di pemerintah pusat kurang berkenan dengan cara pengelolaan anggaran di daerah selama ini.
"Kalau mereka (pemerintah daerah) mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini, tapi salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya, " sindir Purbaya.
"Saya kan ke pemerintahan, baru. Image mereka (pemda) kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas, kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi, " tandasnya.
Berikut adalah daftar gubernur yang hadir dalam audiensi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa:
1. Jambi
2. Kalimantan Timur
3. Kalimantan Utara
4. Bangka Belitung
5. Banten
6. Kepulauan Riau
7. Jawa Tengah
8. Sulawesi Tengah
9. Maluku Utara
10. Sumatera Barat
11. DI Yogyakarta
12. Papua Pegunungan
13. Bengkulu
14. Aceh
15. Sumatera Utara
16. Lampung
17. Sulawesi Selatan
18. NTB
(PERS)
