Mataram, NTB – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah mematangkan rencana pembentukan Satuan Kerja (Satker) Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Penanganan Perdagangan Orang (PPO). Sebagai langkah awal, Biro SDM Polda NTB menggelar rapat internal di ruang rapat Biro SDM, Kamis (16/10/2025).
Rapat tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus melengkapi berbagai data pendukung yang dibutuhkan sebelum Direktorat PPA dan PPO resmi dibentuk. Sejumlah pejabat hadir dalam pertemuan itu, antara lain perwakilan Biro Rena, Biro Logistik, Kayanma, Wadir Reskrimum, Bagian Manajemen Biro Rena, serta Bagian Watpers Biro SDM.
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid SIK., mengatakan bahwa NTB menjadi salah satu dari 11 Polda di Indonesia yang memenuhi syarat pembentukan Direktorat PPA dan PPO.
“Rapat ini selain untuk menyatukan persepsi, juga untuk melengkapi beberapa data yang kurang. Semua data yang dibutuhkan dalam satu minggu ke depan harus sudah siap, ” jelasnya.
Sebagai langkah persiapan, Biro SDM Polda NTB telah menyiapkan sprint pejabat dalam kerangka Direktorat PPA dan PPO, yang meliputi posisi Direktur, Wadir, Kabag Binops, Kanit Wasidik, Kasubbagrenmin, Kasubdit, hingga para Kanit.
Sementara itu, Biro Logistik Polda NTB juga telah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi untuk Markas Komando (Mako) Direktorat PPA dan PPO, di antaranya Rusun Bambu Runcing dan ruang bawah Command Center Gedung Presisi Polda NTB.
Kombes Kholid menegaskan, pembentukan Direktorat PPA dan PPO ini sangat penting mengingat tingginya jumlah kasus yang berkaitan dengan perempuan, anak, serta tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda NTB.
“Harapannya seluruh kelengkapan dapat disiapkan dengan baik sehingga rencana pembentukan Direktorat PPA dan PPO ini bisa segera terwujud demi meningkatkan pelayanan dan penanganan kasus yang lebih profesional, ” pungkasnya.(Adb)
