Lawu Ds, Perhutani (19/09/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu Ds bersama Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Pacitan mengikuti rapat koordinasi (Rakor) yang membahas tindak lanjut pelepasan areal Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 287 Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Kabupaten Ponorogo di Aula Bappeda, Kamis (18/9/2025).
Wakil Administratur Perhutani Ponorogo-Pacitan, Choirul Huda, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Perhutani mendukung penuh program PPTPKH yang dirancang Pemkab Ponorogo. Komitmen kami sejalan untuk mewujudkan kepastian hukum, menjaga kelestarian hutan, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat agar dapat memperoleh manfaat secara legal dan berkelanjutan, ” ungkapnya.
Ia menegaskan, PPTPKH diharapkan menjadi solusi bersama antara pemerintah, Perhutani, dan masyarakat dalam penataan kawasan hutan yang tertib dan produktif, tanpa mengurangi fungsi ekologis hutan. “Tujuannya jelas, hutan tetap lestari, masyarakat makmur, dan ekonomi daerah meningkat, ” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur Prasarana Kabupaten Ponorogo, Eko Murnianto, menjelaskan bahwa Rakor ini digelar untuk menyamakan persepsi regulasi dan data yang dibutuhkan dalam pengajuan persetujuan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 27, 73 hektare yang tersebar di 12 kecamatan di Ponorogo.
“Regulasi ini membuka jalan penyelesaian konflik tenurial melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai tanah obyek reforma agraria (TORA), ” ujarnya.
Eko menambahkan, Pemkab Ponorogo siap mengawal usulan PPTPKH hingga mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
“Kami mohon dukungan dan pendampingan dari Perhutani serta instansi terkait agar segera dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Harapannya, semua pihak bisa satu bahasa untuk mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera, ” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Ponorogo, Kepala ATR/BPN Ponorogo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas LH, Kepala Dinas PMD, Kepala Bappeda, Kepala Bagian Hukum Setdakab Ponorogo, KCDK Wilayah Pacitan, Perhutani KPH Lawu Ds, KPH Madiun, serta PHW II Madiun.@Red.
