PAPUA - Tanda-tanda perpecahan semakin nyata di tubuh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Empat Komando Daerah Pertahanan (Kodap) di wilayah Mepago secara resmi menolak ajakan pimpinan OPM, Aibon Kogoya, yang menginstruksikan seluruh kelompok OPM untuk melawan Aparat Keamanan (Apkam) yang bertugas menjaga stabilitas di Tanah Papua. Keempat Kodap yang dimaksud adalah Kodap XIII Kegepa Nipouda (Paniai), Kodap XXXI Noukai (Deiyai), Kodap XI Odiyai (Dogiyai), dan Kodap IX Emas Topo (Nabire).
Pernyataan penolakan ini disampaikan secara terbatas kepada tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah, di mana para pimpinan Kodap menegaskan bahwa mereka tidak lagi ingin terlibat dalam kekerasan bersenjata yang berisiko membahayakan masyarakat sipil. Sikap ini memperlihatkan adanya pergeseran pandangan dalam tubuh OPM, dengan banyak anggota yang mulai menyadari bahwa perjuangan bersenjata hanya membawa penderitaan bagi rakyat Papua.
Pendeta Yance Gobai, tokoh masyarakat Paniai, mengapresiasi langkah berani yang diambil oleh keempat Kodap tersebut.
“Ini bukti bahwa masih ada kesadaran di kalangan anggota OPM untuk kembali berpihak pada kedamaian. Penolakan terhadap ajakan Aibon Kogoya menunjukkan bahwa mereka tidak ingin Papua terus terjebak dalam lingkaran kekerasan, ” ujar Pendeta Yance, Selasa (21/10/2025).
Menurut Yance, langkah ini sejalan dengan harapan masyarakat Papua yang selama ini mendambakan kedamaian. Ia menjelaskan bahwa banyak warga yang terpaksa mengungsi dan hidup dalam ketakutan akibat kekerasan yang terus terjadi.
“Kami sering mendengar jeritan hati umat yang mengungsi, anak-anak yang takut ke sekolah, dan petani yang tak berani ke ladang. Semua ini akibat ulah segelintir orang yang mengatasnamakan perjuangan. Sudah saatnya hentikan pertumpahan darah, ” tegas Pendeta Yance.
Sumber internal yang dekat dengan OPM menyebutkan bahwa sikap penolakan ini memicu ketegangan di kalangan pimpinan pusat OPM. Aibon Kogoya dilaporkan kecewa dan menganggap tindakan mereka sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan. Namun, bagi masyarakat, keputusan keempat Kodap ini justru menjadi secercah harapan untuk menciptakan suasana damai dan aman di wilayah Mepago.
Keputusan tersebut membawa angin segar bagi masyarakat Papua yang menginginkan masa depan tanpa kekerasan dan ketakutan. Langkah empat Kodap ini diyakini dapat membuka jalan bagi perdamaian yang lebih luas, serta mengakhiri penderitaan yang dialami warga sipil selama bertahun-tahun.
(MN/AG)
