JAKARTA - Dalam sebuah rapat terbatas yang penuh dinamika di Kediaman Kertanegara, Jakarta, pada Kamis (16/10/2025), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggarisbawahi dua pilar strategis yang krusial bagi kemajuan bangsa. Dua fokus utama tersebut adalah memastikan ketersediaan pupuk berkualitas tinggi dengan harga yang bersahabat bagi petani, serta mengoptimalkan pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) demi kokohnya stabilitas ekonomi nasional. Keputusan penting ini disiarkan melalui akun resmi Instagram Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam penjelasannya yang dikonfirmasi melalui pesan tertulis pada Kamis, merinci bahwa Presiden Prabowo memimpin langsung rapat yang membahas bidang-bidang strategis, mencakup pertanian, ekonomi dan perbankan, serta pendidikan.
"Presiden menugaskan Menteri Pertanian untuk segera memproduksi pupuk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, guna meningkatkan produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional, " ujar Seskab Teddy.
Lebih lanjut, Seskab Teddy menekankan visi Presiden Prabowo yang sangat mendalam untuk memberdayakan petani. "Presiden Prabowo ingin meningkatkan produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pupuk yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau untuk petani." Ini adalah langkah nyata untuk memastikan roda pertanian terus berputar demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Tak hanya di sektor pertanian, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada bidang ekonomi dan perbankan melalui optimalisasi pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
"Presiden menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar dapat mendorong stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat cadangan devisa negara, " tegas Teddy.
Upaya peningkatan produksi ini menjadi strategi utama dalam mewujudkan cita-cita swasembada pangan, sebuah program prioritas yang telah diusung Presiden Prabowo sejak awal memimpin pemerintahan pada 20 Oktober 2024. Komitmen ini menunjukkan betapa pentingnya kemandirian pangan bagi bangsa Indonesia.
Terkait Devisa Hasil Ekspor, Presiden Prabowo sebelumnya telah mengambil langkah proaktif dengan memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk mengevaluasi peraturan pemerintah (PP) mengenai DHE. Inisiatif ini berujung pada penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 pada Februari 2025, yang secara tegas mewajibkan seluruh eksportir untuk menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri, berlaku efektif sejak 1 Maret 2025. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi negara.
Rapat terbatas tersebut turut dihadiri oleh jajaran menteri penting, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan strategis demi kemajuan Indonesia. (PERS)
