JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Rabu (8/10/2025) menorehkan sejarah baru dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan melantik Dony Oskaria sebagai pucuk pimpinan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) di Istana Negara. Langkah ini merupakan konsekuensi logis dari transformasi Kementerian BUMN menjadi BP BUMN, sebuah perubahan fundamental yang disahkan melalui amandemen keempat Undang-Undang BUMN oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Sidang Paripurna ke-6 masa persidangan I tahun 2025-2026.
Perjalanan Dony Oskaria di dunia BUMN memang tidaklah singkat. Sebelum memegang tampuk kepemimpinan BP BUMN, ia telah malang melintang dalam berbagai posisi strategis. Pengalamannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN memberinya pemahaman mendalam mengenai dinamika dan tantangan sektor ini. Kini, ia juga tercatat sebagai COO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah posisi yang menunjukkan jejak rekamnya yang kuat dalam pengelolaan investasi.
Dony Oskaria mengambil alih estafet kepemimpinan dari Erick Thohir, yang selanjutnya diberikan amanat baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Perubahan ini, meski membawa wajah baru di BP BUMN, tetap melanjutkan semangat profesionalisme dan dedikasi untuk memajukan BUMN Indonesia.
Pelantikan di Istana Negara ini tidak hanya menyoroti Dony Oskaria sebagai nakhoda baru, tetapi juga memperkenalkan dua figur penting yang akan mendampinginya. Aminuddin Ma'ruf, yang sebelumnya mengemban tugas sebagai Wakil Menteri BUMN, kini dipercaya sebagai salah satu Wakil Kepala BP BUMN. Bersamanya, Tedi Baratha, yang memiliki rekam jejak sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi, juga dilantik sebagai Wakil Kepala BP BUMN. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat tim kepemimpinan dan mendorong efektivitas kinerja BP BUMN di masa mendatang.
Perubahan nomenklatur dari Kementerian BUMN menjadi BP BUMN ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan sebuah penegasan arah baru dalam tata kelola BUMN. Dengan struktur yang lebih ramping dan fokus pada fungsi pengaturan, diharapkan BP BUMN dapat lebih lincah dalam merespons tantangan ekonomi global dan domestik, serta mampu mengoptimalkan potensi seluruh BUMN untuk kemajuan bangsa. (PERS)
