JAKARTA - Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan tidak akan mengalokasikan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Dalam pernyataannya di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, pada Minggu malam (12/10/2025), Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah telah secara aktif mencari berbagai skema pembiayaan alternatif. Tujuannya jelas, yaitu menemukan jalan keluar yang tidak membebani keuangan negara.
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar, ” katanya.
Menanggapi pertanyaan awak media apakah isu pembayaran utang Whoosh menjadi agenda dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada malam itu, Prasetyo mengklarifikasi bahwa topik tersebut tidak sempat dibahas.
“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini, ” ujar Prasetyo.
Meskipun demikian, Mensesneg tidak menampik besarnya manfaat yang telah diberikan oleh proyek Whoosh bagi masyarakat. Ia menekankan peran vital moda transportasi ini dalam memperlancar aktivitas harian warga yang menghubungkan Jakarta dan Bandung.
“Faktanya, Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat, baik dari Jakarta maupun ke Bandung dan sebaliknya, ” katanya.
Lebih jauh, Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah memandang pengembangan jaringan kereta cepat sebagai bagian integral dari visi pembangunan transportasi nasional di masa depan. Ada harapan agar jangkauan kereta cepat bisa diperluas, tidak hanya terbatas pada rute Jakarta-Bandung.
“Justru, kita ingin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya, ” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menegaskan komitmen serupa. Saat menghadiri Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor pada Jumat (10/10), Purbaya menyatakan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat.
Pemerintah, menurut Purbaya, lebih mendorong agar penyelesaian pembiayaan proyek strategis ini dilakukan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lembaga ini dinilai memiliki kapasitas keuangan yang memadai, dengan sumber dividen mandiri yang diperkirakan mencapai Rp80 triliun per tahun.
Langkah ini dinilai krusial untuk menciptakan pemisahan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan sektor swasta, sekaligus mencegah proyek infrastruktur krusial terus memberatkan APBN.
Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, membeberkan dua opsi penyelesaian yang tengah dikaji secara mendalam. Opsi tersebut meliputi penambahan modal (equity) atau pengambilalihan infrastruktur oleh pemerintah, sebuah praktik yang umum dijumpai dalam industri perkeretaapian global.
Dony Oskaria juga menggarisbawahi dampak ekonomi positif yang telah dihasilkan oleh proyek KCJB, terbukti dari peningkatan mobilitas dan jumlah penumpang yang mencapai sekitar 30 ribu orang setiap harinya.
Namun, ia menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan bisnis KCIC, yang kini berada di bawah naungan PT KAI, melalui penerapan skema pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan.(PERS)
