JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang dihadiri sejumlah menteri kabinetnya. Fokus utama pertemuan ini adalah untuk mengevaluasi secara mendalam beberapa isu strategis, salah satunya terkait implementasi Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE), Jakarta, Minggu (12/10) malam.
"Tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus, " ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, usai pertemuan berlangsung. Ia didampingi oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Angga Raka Prabowo, saat memberikan keterangan singkat kepada awak media di depan kediaman presiden.
Prasetyo Hadi melanjutkan, "Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah (PP) yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor (DHE).”
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang diterbitkan pada Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, sejatinya mewajibkan seluruh eksportir untuk menempatkan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri, berlaku efektif sejak 1 Maret 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa negara.
Namun, dalam evaluasinya, Mensesneg mengakui bahwa hasil yang dicapai belum sepenuhnya menggembirakan. "Tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE. Dari yang kami terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan, “ ujar Prasetyo.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya celah dalam PP yang ada, yang mungkin dimanfaatkan pengusaha untuk tidak menempatkan dana devisa mereka di dalam negeri, Prasetyo Hadi membenarkan adanya hal tersebut. "Ya masih ada beberapa (celah, red.) yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan, makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali, ” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat peresmian Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia pada Februari 2025, menargetkan devisa Indonesia dapat menembus minimal 100 miliar dolar AS dalam setahun ke depan, berkat kebijakan penyimpanan DHE SDA di bank domestik.
Rapat strategis di Kertanegara yang berlangsung sekitar tiga jam ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Turut hadir pula, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (PERS)
