MERAUKE - Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke kembali mencuri perhatian publik. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat baru-baru ini mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi program tersebut dengan alasan isu lingkungan, hak masyarakat adat, hingga tudingan praktik “serakahnomics.” Namun, di balik kritik yang bergulir, PSN Merauke sejatinya merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjawab tantangan ketahanan pangan, energi, dan air nasional. Kamis (25/09/2025).
Lumbung Pangan di Ujung Timur
Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, masih bergantung pada impor komoditas vital seperti beras, kedelai, gandum, hingga daging. Ketergantungan ini rentan terhadap gejolak geopolitik global, yang bisa setiap saat mengganggu rantai pasok dan mengancam kedaulatan pangan.
Merauke hadir sebagai jawaban. Kabupaten yang terletak di ujung selatan Papua ini dianugerahi lahan luas dan subur sebuah aset langka di Tanah Air. Melalui PSN, pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi itu agar Merauke bisa menjadi salah satu pusat produksi pangan nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global.
Masyarakat Adat: Dari Penerima Dampak Jadi Mitra
Kritik yang kerap muncul adalah soal hak ulayat tanah dan keterlibatan masyarakat adat. Meski mekanisme partisipasi masih harus ditingkatkan, pandangan yang menggambarkan masyarakat adat semata sebagai korban dinilai terlalu simplistis.
Di sejumlah desa sekitar lokasi proyek, warga mulai merasakan manfaat pembangunan, seperti akses jalan yang lebih baik, penerangan listrik, hingga kesempatan kerja baru. Pemerintah juga telah menyiapkan skema kompensasi dan program pemberdayaan agar masyarakat lokal mendapat manfaat langsung dari PSN. Meski belum sempurna, langkah ini menunjukkan upaya untuk menjadikan masyarakat adat bukan hanya penerima dampak, tetapi juga mitra pembangunan.
Lingkungan: Tantangan yang Bisa Dikendalikan
Pembangunan berskala besar tentu memiliki risiko terhadap lingkungan. Namun, menyamakan PSN Merauke dengan perusakan hutan secara masif dinilai berlebihan. Pemerintah mewajibkan perusahaan pelaksana proyek untuk memenuhi standar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), menerapkan teknologi ramah lingkungan, serta melaksanakan reboisasi.
Apabila terjadi pelanggaran, solusinya bukan menghentikan proyek, melainkan memperketat pengawasan dan menegakkan hukum. Justru dengan keterlibatan pemerintah, tata kelola lingkungan lebih bisa dikendalikan daripada membiarkan lahan terbuka tanpa arah dan rawan eksploitasi ilegal.
Kesempatan Emas bagi Papua
Selama ini, Papua kerap identik dengan keterisolasian dan minimnya infrastruktur. PSN Merauke membuka ruang baru untuk mempercepat pembangunan. Dengan proyek ini, terbuka peluang bagi generasi muda Papua untuk mengakses pendidikan lebih baik, pelatihan keterampilan, hingga pekerjaan yang layak.
Bagi Papua, PSN bukan hanya proyek ekonomi, melainkan juga momentum untuk menyejajarkan diri dengan wilayah lain di Indonesia. Harapan ini hanya bisa terwujud bila seluruh elemen pemerintah, swasta, masyarakat adat, dan masyarakat sipil bekerja sama memastikan pembangunan berjalan inklusif dan adil.
Kritik Perlu Solusi, Bukan Penolakan
Kritik terhadap PSN sah-sah saja, tetapi penolakan tanpa tawaran solusi hanya akan menjadi jalan buntu. Menolak proyek dengan alasan adat atau lingkungan tanpa alternatif konkret sama dengan mempertahankan ketergantungan Indonesia pada impor pangan sekaligus membiarkan Papua stagnan.
Solusi yang lebih konstruktif adalah memperbaiki tata kelola: meningkatkan transparansi, memperluas partisipasi masyarakat adat, memperkuat skema kompensasi, serta menegakkan pengawasan lingkungan secara ketat. Dengan cara ini, PSN bisa berjalan tanpa mengorbankan keadilan sosial maupun kelestarian alam.
Kesimpulan: Investasi Strategis Bangsa
PSN Merauke lebih dari sekadar proyek pertanian; ia adalah investasi strategis bagi masa depan bangsa. Di satu sisi, ia menjawab kebutuhan kedaulatan pangan nasional, di sisi lain membuka jalan kemajuan bagi Papua. Menolak PSN sama saja dengan menutup pintu kesempatan bagi rakyat Papua untuk tumbuh bersama pembangunan nasional.
Kini, yang dibutuhkan adalah komitmen bersama agar proyek ini benar-benar menjadi warisan positif membangun pangan, menjaga lingkungan, memberdayakan masyarakat, dan pada akhirnya memperkuat kedaulatan Indonesia.
(Redaksi (JIS)