JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal perubahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2026. Ia memastikan bahwa semangat efisiensi akan tetap dijaga, namun dengan pendekatan yang berbeda dari metode yang diterapkan oleh pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati.
Berbeda dengan cara lama yang kerap menggunakan jurus blokir atau potong anggaran, Purbaya Yudhi Sadewa mengedepankan prinsip agar setiap rupiah yang ada dalam APBN benar-benar dibelanjakan sesuai peruntukannya. Baginya, efisiensi sejati terletak pada memastikan anggaran tersalurkan tepat waktu dan bebas dari praktik korupsi.
"Jadi efisiensinya adalah yang ada dipastikan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya, tepat waktu dan nggak dikorup, " tegas Purbaya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Menepis anggapan bahwa dirinya gemar menghambur-hamburkan uang negara, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa realokasi anggaran yang dilakukannya bukanlah berarti menambah pos pengeluaran. Ia hanya memindahkan anggaran yang tidak terpakai ke pos yang lebih mendesak atau produktif. Langkah ini diambil karena anggaran yang menganggur justru membebani negara dengan biaya bunga penempatan dana.
"Saya bukan spending free, efisiensi saya nggak motong (anggaran). Anggarannya sama, sama (seperti) yang kemarin. Tapi impact-nya akan beda kalau Anda lebih pintar, kalau kita pintar-pintar me-manage uang. Ini cash management, " jelasnya.
Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih anggaran yang tidak terserap. "Kalau (uang negara) besar-besar nganggur, saya ambil!" serunya, menggambarkan gaya efisiensi anggaran yang akan ia terapkan ke depan.
Lebih lanjut, Purbaya menjamin bahwa pemblokiran anggaran tidak akan terjadi lagi di tahun 2026. Namun, ia juga tidak ragu untuk langsung mencoret program yang dianggap tidak mampu dijalankan oleh kementerian atau lembaga terkait. "Nanti kalau nggak mampu, coret saja sekalian, nggak usah bintang-bintangan, " tandasnya.
Arah efisiensi anggaran ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun 2025, sebagai implementasi awal, pemerintah menargetkan penghematan sebesar Rp 306, 69 triliun, yang berasal dari pemotongan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256, 1 triliun dan penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp 50, 59 triliun.
Namun, perlu diingat bahwa upaya efisiensi anggaran di era Sri Mulyani sempat menimbulkan gejolak. Banyak kementerian dan lembaga yang mengeluhkan program mereka terhambat akibat anggaran yang 'dibintangi' oleh Kementerian Keuangan. (PERS)
