JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, tak tinggal diam melihat maraknya impor pakaian dan tas bekas (balpres) ilegal yang merugikan negara. Ia mengumumkan bakal memberikan sanksi tegas berupa denda kepada para pelaku aktivitas ilegal ini.
“Rupanya selama ini hanya dimusnahkan dan yang impor masuk penjara. Saya (Menkeu) nggak dapat duit, (importir) nggak didenda, jadi saya rugi. Cuma mengeluarkan ongkos untuk memusnahkan barang itu, ditambah ngasih makan orang-orang yang dipenjara itu, ” ujar Purbaya dengan nada prihatin di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Purbaya mengungkapkan bahwa praktik impor ilegal ini selama ini belum memberikan keuntungan finansial bagi negara. Justru, negara hanya mengeluarkan biaya untuk pemusnahan barang bukti dan biaya operasional penahanan para pelaku.
Ia memastikan telah mengantongi daftar para pemain utama dalam bisnis balpres ilegal. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini bertekad akan memblokir akses para pemain tersebut agar tidak lagi bisa terlibat dalam aktivitas impor.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk membangkitkan kembali pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang legal. Ia berharap inisiatif ini juga akan membuka lebih banyak lapangan kerja, terutama bagi para pekerja di industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
“Jadi, kami ingin menghidupkan lagi produsen-produsen tekstil dalam negeri, ” tutur Purbaya, sembari menjamin rencana ini tidak akan berdampak negatif pada para pedagang di pasar tradisional seperti Pasar Senen. Ia memprediksi, setelah barang ilegal diberantas, pasar-pasar tersebut akan dipenuhi oleh produk-produk lokal berkualitas.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Hasil sidak ini mendorongnya untuk segera menyiapkan sistem pengawasan kepabeanan dan cukai yang canggih berbasis kecerdasan buatan (AI).
Sistem AI ini nantinya akan mengintegrasikan seluruh data dari instansi di bawah naungan Kementerian Keuangan, termasuk DJBC dan Lembaga National Single Window (LNSW). Targetnya, sistem ini mampu memantau praktik-praktik ilegal secara lebih efektif dan efisien. (PERS)
