MAKASSAR – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, SH., M.Si., menyoroti dua isu krusial yang dihadapi kepala daerah, yakni kehati-hatian dalam penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) dan pentingnya pembekalan antikorupsi yang intensif.
Hal ini disampaikan Bupati Barru dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi (Rakor PK) Wilayah Sulawesi Selatan yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (16/10/2025).
Dalam forum yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, para kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat pengawasan se-Sulsel, Bupati Andi Ina menyampaikan aspirasi agar mekanisme penggunaan BTT dalam APBD dapat dipertimbangkan koordinasi atau persuratan kepada KPK untuk meminimalisir risiko hukum.
“Kadang kami kepala daerah takut menggunakan anggaran BTT karena prosesnya panjang dan sensitif. Mungkin bisa dipertimbangkan mekanisme koordinasi atau persuratan ke KPK, agar penggunaannya jelas dan tidak menjadi masalah di kemudian hari, ” ujarnya.
Bupati Barru juga mengusulkan agar KPK kembali menggiatkan Program PAKU Integritas (Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas), inisiatif pembinaan antikorupsi bagi kepala daerah beserta pasangan.
Ia mengenang pengalaman mengikuti program tersebut yang menyertakan "shock therapy" berupa simulasi napak tilas ke ruang tahanan Gedung KPK Merah Putih.
“Program PAKU Integritas itu luar biasa. Kami diajak melihat langsung ruang tahanan. Ruangannya sempit, dan selama tiga hari pertama tahanan di sana tidak keluar. Kata pendamping, tidak ada yang tidak menangis atau berteriak di situ, ” kenang Bupati Andi Ina.
Menurutnya, pengalaman tersebut sangat efektif dalam membuka mata para kepala daerah tentang konsekuensi berat dari korupsi.
“Itu pengalaman yang membuat kami semua gemetar dan sadar betapa berat konsekuensi korupsi, ” tuturnya, seraya berharap pengalaman semacam ini dapat terus dilanjutkan sebagai upaya pencegahan.
Lebih lanjut, Bupati Andi Ina menanggapi isu perjalanan dinas yang sering disalahpahami. Ia menjelaskan bahwa di tengah pengurangan dana transfer dari pusat, kepala daerah harus aktif "menjemput bola" ke kementerian dan lembaga untuk memperjuangkan tambahan anggaran bagi daerah.
Sebagai bukti keberhasilan, ia menyebutkan bahwa kerja keras dan kolaborasi lintas kementerian itu membuahkan hasil signifikan.
“Karena menjemput bola inilah, Alhamdulillah Kabupaten Barru mendapat program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat senilai Rp200 miliar. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, hanya tujuh yang mendapatkannya, dan Barru termasuk salah satunya, ” jelasnya.
Program ini, yang menyasar keluarga miskin ekstrem dan kini sudah masuk tahap tender, menjadi wujud komitmen daerah dalam pembangunan.
Menutup penyampaiannya, Bupati Barru berharap seluruh kepala daerah dapat memperkuat integritas. Ia mengutip pesan Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, yang menyarankan agar menjadi kepala daerah harus memakai otak dan hati.
“Kalau pun nanti ke KPK, semoga ke lantai 6, bukan ke lantai 2 yang jalurnya lewat tangga merah putih itu, ” ucapnya, yang disambut tawa peserta.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, menjelaskan bahwa strategi pemberantasan korupsi KPK mencakup tiga pendekatan utama: pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
Rakor ini sendiri merupakan bagian dari upaya KPK membangun kesadaran dan komitmen bersama seluruh kepala daerah untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Turut mendampingi Bupati Barru dalam Rakor ini adalah Ketua DPRD Barru, Pj Sekda Barru, Kepala Inspektorat Kabupaten Barru, serta admin MCP (Monitoring Center for Prevention) Kabupaten Barru.
